Bupati Nganjuk OTT KPK Tak Diakui PKB dan PDIP, Hanura Justru yang Minta Maaf

Sugeng Harianto - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 13:10 WIB
Ketua DPC Partai Hanura Nganjuk Raditya Haria Yuangga
Partai Hanura Nganjuk Raditya Haria Yuangga (Foto: Sugeng Harianto/detikcom)
Nganjuk - PDIP dan PKB dengan tegas melempar tanggung jawab soal OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Mereka semula sama-sama kompak mengaku bahwa Bupati Nganjuk bukan kadernya. Padahal jejak digital tidak bisa dibohongi jika Bupati Nganjuk adalah kader sukses menjadi kepala daerah.

Namun Partai Hanura Nganjuk dengan tegas meminta maaf atas gagalnya Bupati Novi Rahman Hidayat menjadi pemimpin di Kota Angin. Dia menyebut bahwa politik sangat kejam dan merangkul bupati terkaya di Nganjuk itu sebagai kadernya.

"Pembelajaran untuk hari ini, bahwa politik itu kejam, Di saat kita sedang berkuasa semua akan mengaku sebagai saudara kita, tetapi di saat kita sedang kesusahan semua akan lepas," ujar Ketua DPC Partai Hanura Nganjuk Raditya Haria Yuangga, dalam video yang diterima detikcom, Selasa (11/5/2021).

Dia menyebut Angga sapaan akrabnya, kekejaman politik menurutnya karena seseorang akan menjauh saat seseorang terkena musibah.

"Saat kita kesusahan, semua akan menjauh dari diri kita. Kalau tidak ada yang mengakui Mas Novi itu kader partai mana, biarlah ini kader Partai Hanura. Karena saya ketua DPC Hanura Nganjuk bertanggung jawab. Ikut bertanggungjawab karena waktu itu ikut mengusung Mas Novi menjadi bupati," tegasnya.

"Saya juga mohon maaf segala upaya saya untuk memperbaiki ini ternyata tidak berhasil. Saya mohon maaf kepada seluruh warga Nganjuk apabila pilihan kami ini salah. Tapi yang jelas kita siap bertanggung jawab agar tidak ada yang saling lempar tanggung jawab. Makasih tetap semangat ya, Nganjuk harus kuat," tandasnya.

KPK melakukan OTT pada Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pada Minggu (9/5) malam. OTT Bupati Nganjuk diduga menerima suap jual-beli jabatan. Uang ratusan juta rupiah disita tim KPK dalam OTT yang bekerja sama dengan Bareskrim Polri.

Selain Bupati Novi, ada 3 camat dan 7 kepala desa yang juga turut diamankan. Pihak KPK dan Bareskrim Mabes Polri masih melakukan pemeriksaan di Polres Nganjuk. Sejumlah ruangan di Pemkab Nganjuk juga disegel. Sedangkan beberapa pejabat terkait juga ikut diperiksa di Polres Nganjuk.

Simak Video "Polri: 18 Saksi Diperiksa Terkait OTT Bupati Nganjuk":

[Gambas:Video 20detik]



(fat/fat)