Kronologi OTT Bupati Nganjuk

Hilda Meilisa - detikNews
Senin, 10 Mei 2021 18:10 WIB
Surabaya -

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan Bareskrim Mabes Polri. KPK menjelaskan kronologi tertangkapnya Novi.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers virtual di YouTube resmi KPK memaparkan kronologi penangkapan Novi. Awalnya, Lili mengaku mendapatkan informasi dari masyarakat sejak Maret 2021.

"Kegiatan bersama tangkap tangan dugaan korupsi, penerimaan hadiah atau janji dan terkait promosi jabatan di Pemkab Nganjuk hingga akhir Maret 2021, KPK menerima laporan adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan pada pangkat desa dan camat pada lingkungan pemerintah kabupaten Nganjuk di Jatim," kata Lili di YouTube KPK yang dilihat detikcom di Surabaya, Senin (10/5/2021).

Ternyata, Bareskrim Mabes Polri juga menerima laporan yang sama. Akhirnya, Lili mengatakan dilakukan koordinasi bersama Bareskrim Mabes Polri dalam menindaklanjuti aduan masyarakat ini.

"Lalu tim pengaduan masyarakat menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud. Lalu seterusnya saat unit koordinasi dan supervisi penindakan KPK berkoordinasi dengan direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim polri Juga diperoleh informasi Bareskrim mabes Polri menerima laporan yang sama," ungkap Lili.

"Dari adanya tumpang tindih laporan pengaduan masyarakat maka dilakukan koordinasi antara KPK dan Bareskrim Mabes Polri ada sebanyak 4 kali dan sepakat akan dilakukan kerja sama untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud, terkait pengumpulan bahan keterangan maupun pada kegiatan penyelidikan," imbuhnya.

Dari informasi dan data yang dikumpulkan, Bareskrim dan KPK juga saling membagi tugas. Lili mengatakan penyelidikan kasus ini akhirnya dimulai pada April 2021.

"Bareskrim Mabes Polri dan KPK akan melakukan penyelidikan di mana KPK akan support penuh informasi dan data-data terkait kasus di atas. Pelaksanaan kegiatan di lapangan bersama dengan tim gabungan KPK dan Bareskrim di Mabes Polri. Ini akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi oleh Bareskrim Mabes Polri. Penyelidikan kasus ini oleh KPK dan Bareskrim Mabes Polri dilakukan sejak April 2021," papar Lili.