Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo menggelar pertemuan dengan Pemkab Lamongan. Ini menindaklanjuti keluhan nelayan yang disampaikan melalui Presiden Joko Widodo.
Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto menyatakan, kedatangannya ke Lamongan untuk membicarakan lebih lanjut 4 hal terkait aspirasi nelayan, yang telah disetujui oleh Presiden saat kunjungan kerja terkait permasalahan di PPN Brondong. Di antaranya normalisasi Kali Asinan, perpanjangan jeti untuk sedimentasi dan breakwater.
"Jadi kami kemari untuk mensinkronkan apa saja yang kami kerjakan sesuai dengan tusi kami di BBWS Bengawan Solo," kata Agus saat bertemu Bupati Lamongan beserta kepala bidang terkait di ruang kerja bupati, Jumat (7/5/2021).
Pihaknya, kata Agus, akan segera menindaklanjuti permohonan Pemkab Lamongan sebagaimana perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bulan Agustus, penanganan permasalahan di PPN Brondong sudah harus ditenderkan.
"Karena perintah beliau di Bulan Agustus mendatang harus segera ditenderkan. Dan nanti setelah ketemu Bapak Bupati Lamongan, kami pamit ke lapangan kemudian kami desain dan akan kami hitung RAB-nya, yang selanjutnya akan kami laporkan ke Jakarta," terang Agus.
Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Lamongan, Heruwidi menjelaskan secara detail pendangkalan yang terjadi pada kolam yang ada di pelabuhan PPN Brondong. Menurut Heruwidi, pendangkalan kolam tersebut berakibat pada penumpukan sandar perahu yang melakukan bongkar muat, dan berkurangnya daya tampung parkir perahu.
Heruwidi menambahkan, pendangkalan kolam tersebut terjadi karena kiriman dari Kali Asinan. Juga angin timur yang membawa lumpur pasir serta belum adanya breakwater.
"Harapan kami dapat direalisasikan breakwater karena telah terjadi pendangkalan pada kolam yang ada di pelabuhan. Selain kiriman dari sungai asinan, angin timur yang membawa lumpur pasir menjadi penyebab pendangkalan. Apabila dapat terbangun breakwater, tingkat kedangkalan tersebut bisa sangat terkurang," jelas Heruwidi.
