Bangun Kekuatan Pengawasan Internal di Jatim, Emil Ingin Adanya Akselerasi

Faiq Azmi - detikNews
Selasa, 04 Mei 2021 20:20 WIB
wagub emil
Wagub Emil (Foto: Istimewa)
Surabaya -

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak secara resmi membuka agenda rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan. Acara yang digelar oleh BPKP Jatim dihelat di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya.

Dalam sambutannya, Wagub Emil mengatakan bahwa di tengah fokus pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, dibutuhkan adanya pembangunan dengan perencanaan yang optimal. Pasalnya banyak daerah-daerah di Jatim yang masih memiliki permasalahan klasik.

"Pada intinya kita sadar ada Perpres 80 sebagai salah satu contoh dari upaya pengembangan di Jawa Timur sebagai kawasan strategis. Cuma pertanyaannya apakah dengan membangun akses jalan tol akan membuat industri tumbuh dan ditambah lagi resistensi dari masyarakat misalnya, sehingga kita membutuhkan pembangunan yang terpadu," kata Wagub Emil, Selasa (4/5/2021).

"Kalau sekarang kita bergerak biasa aja ya ga nyampe-nyampe, harus ada akselerasi. Supaya bisa akselerasi harus ada inovasi. Nah kalau mau berinovasi tentu harus dipastikan bahwa inovasi ini tidak menabrak aturan apalagi kemudian menabrak etika-etika good governance," sambungnya.

Selain itu, dalam kaitan dengan pengawasan internal, Mantan Wakil Presiden UCLG Aspac ini berharap agar tiap inspektorat yang ada di provinsi maupun di daerah untuk dapat selalu menjalin komunikasi dan koordinasi bersama BPKP Jatim.

Emil menjelaskan sebagai upaya pengembangan pembangunan kawasan strategis, diperlukan pengawasan terkait keuangan dan pembangunannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya akselerasi yang berasal dari inovasi. Namun, inovasi itu harus dipastikan tidak boleh melanggar aturan hukum.

"Nah disinilah sudah hadir BPKP, siap bersinergi dengan seluruh inspektorat tingkat Kabupaten Kota bahkan Provinsi, bagaimana membangun itu," imbuhnya.

Senada dengan apa yang dikatakan Wagub Emil, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang menyatakan bahwa fungsi koordinasi memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pengawasan.

"Kalau kita melihat dari sini dalam rangka pembangunan ini harus dilakukan secara koordinatif, kerjasama antara pusat dan kepada daerah. Di sini kami dari aspek pengawasan melihat bahwa pengawasan ini punya kontribusi, bagaimana membangun tata kelola seperti apa yang dikatakan pak wagub tadi. Kita bisa membantu nih, utama di Jawa Timur ada Perpres 80 tadi. Nah ini Perpres yang paling bergengsi, bisa dilaksanakan dengan baik. Itu motivasi dari kami," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wilayah III Kedeputian Bidang Korsup KPK RI, Brigjen (Polisi) Bahtiar Ujang Purnama yang juga sebagai narasumber dalam agenda tersebut menegaskan bahwa dukungan kepala daerah terkait pelaksanaan pengawasan internal merupakan suatu hal yang wajib dilakukan.

"Para kepala daerah bisa memberikan dukungan penuh, kebijakan penuh terhadap proses pengawasan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya berbagai macam aturan-aturan yang ada, KPK mengingatkan masing-masing para pengawas internal ini baik di daerah dan provinsi dengan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BPKP maupun nanti panwal juga," tegasnya.

(iwd/iwd)