Menaker Larang Mudik, Disnakertrans Lamongan Sebut 9 TKI Datang Besok

Eko Sudjarwo - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 12:35 WIB
Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lamongan
Kantor Disnakertrans Lamongan (Foto: Eko Sudjarwo/detikcom)
Lamongan -

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamongan menyebut 15 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kembali ke kampung halaman atau mudik. Ke-15 TKI ini terdata sejak awal Januari 2021. Rencananya, Rabu (21/4/2021) dijadwalkan ada 9 TKI akan datang.

Kabag Prokopim Pemkab Lamongan Arif Bachtiar membenarkan. "Data Disnakertrans Lamongan, sudah ada 15 TKI asal Lamongan yang sudah pulang kampung sejak Januari 2021 lalu. Mereka dari berbagai kecamatan," kata Arif Bachtiar saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (20/4/2021).

Menurut Arif, 15 TKI itu dari Kecamatan Karang Binangun, Sukorame, Sugio, Deket, Sukodadi dan Kedungpring masing-masing 1 orang TKI. Selain itu dari Kecamatan Bluluk 3 orang, Kecamatan Kalitengah, Brondong dan Solokuro masing-masing 2 orang.

Mereka, tambah dia, dinyatakan aman dan tidak terjangkit virus COVID-19 dari negara tempat mereka bekerja. "Semuanya masih aman dan tidak terjangkit virus COVID-19 dari negara tempat mereka bekerja," ujarnya.

Sebelum kembali ke daerah asal, lanjut Arif, seluruh TKI sudah menjalani karantina di wisma atlet. Setibanya di daerah masing-masing, TKI ini juga langsung diperiksa tim satgas COVID-19 baik dari kabupaten maupun kecamatan.

"SE satgas tentang pembatasan perjalanan internasional masih berlaku, diantaranya terkait wajib PCR, karantina 5x24 jam dan usai karantina tetap tes PCR lagi," terangnya.

Rencananya, Rabu (21/4/2021) dijadwalkan ada 9 TKI asal Lamongan pulang kampung. Hanya saja, pihaknya belum mengetahui di mana alamat 9 TKI tersebut. "Mereka sebelumnya sudah menjalani karantina dan pulang sebelum menaker mengeluarkan kebijakan larangan mudik 2021 ke Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI)," ungkapnya.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengeluarkan kebijakan larangan mudik 2021 ke Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI). Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai COVID-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh swasta dan TKI.

Tonton juga Video: Berikut Wilayah yang Diperbolehkan 'Mudik Lokal', Mana Saja?

[Gambas:Video 20detik]



(fat/fat)