Biaya Pemakaman Rp 5 Juta yang Viral di Ponorogo Akhirnya Dikembalikan

Charoline Pebrianti - detikNews
Kamis, 15 Apr 2021 12:49 WIB
Pemakaman Bibis, Kepatihan
Pemakaman Bibis, Kepatihan, Ponorogo (Foto: Charoline Pebrianti)
Ponorogo -

Uang Rp 5 juta yang dikutip dari seorang warga untuk biaya pemakaman di Makam Bibis, Kepatihan, Ponorogo, akhirnya dikembalikan. Kasus itu sempat viral di media sosial dan aplikasi percakapan.

Alasan pengembalian biaya pemakaman itu karena tidak ada landasan hukumnya, serta disinyalir bisa masuk ke dalam jenis pungutan liar.

Sekda Ponorogo Agus Pramono mengatakan pihaknya mengetahui kasus ini dari media sosial. Isinya ada warga yang meninggal dan dimakamkan di Bibis dikenai pungutan Rp 5 juta.

Agus pun lantas mengkonfirmasi kejadian ini kepada Camat, Lurah, serta Kabag Hukum untuk penyelesaiannya.

"Prinsipnya apa yang dilakukan itu tidak benar dan saya minta untuk dikembalikan langsung ke yang berduka, apalagi ini orang yang meninggal jika dibebani seperti itu agak kurang pas," kata Agus kepada wartawan saat ditemui di ruangannya, Kamis (15/4/2021).

Agus menambahkan tanda terima bukti pengembalian uang senilai Rp 5 juta itu pun sudah jelas. Tampak pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Soerino menyerahkan kembali uang Rp 5 juta kepada pihak yang berduka.

Agus pun mengakui kejadian seperti ini banyak terjadi di kelurahan, namun nilainya tidak sebesar Kelurahan Kepatihan. Ke depan Pemda akan melakukan inventarisasi dengan mengundang kepala kelurahan yang ada di Ponorogo.

"Ada 26 kepala kelurahan yang akan dikumpulkan terkait krisis lahan pemakaman," terang Agus.

Jika nanti lahan pemakaman di wilayah tersebut habis, Pemkab akan berupaya untuk mencarikan tempat pemakaman umum yang sesuai dengan ketentuan sesuai dengan tata ruang.

"Kita akan pertimbangkan berbagai alternatif karena ini menyangkut pelayanan dasar juga yang harus dipenuhi pemerintah," imbuh Agus.

Beberapa kelurahan, lanjut Agus, sudah memberlakukan penarifan, namun dari pemerintah tidak ada aturannya. Kebanyakan kelurahan ini sebetulnya sudah terjadi sekian lama, tapi tidak ada nominal yang harus disebutkan.

"Biasanya yang terjadi ini sukarela, mereka membayar Rp 200-300 ribu yang mengelola untuk kesejahteraan juru kunci, untuk jaga kebersihan di lingkungan itu," papar Agus.

Ke depan, Agus bakal mencari formatnya seperti apa. Terkait dengan penarifan pemakaman serta solusinya.

"Secara aturan payung hukumnya tidak ada, kalau memungut seperti itu bisa masuk kategori pungli nanti, kalau sukarela itu tadi boleh-boleh saja," jelas Agus.

Untuk kesepakatan yang dibentuk LPMK, menurut Agus tidak boleh dilakukan karena sangat membebani.

"Intinya pungutan yang tidak ada dasar hukumnya seperti itu secara legalitas ndak dibenarkan. Kalau ada orang warga di luar itu nanti akan kita carikan solusi gimana pemakamannya," pungkas Agus.

Tonton juga Video: Jenazah Corona di Ponorogo Tertukar, Makam Pasien Dibongkar Lagi

[Gambas:Video 20detik]



(iwd/iwd)