Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE ini ditujukan pada gubernur di seluruh Indonesia.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin (12/4/2021).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengatakan pihaknya telah menerima SE ini.
Kendati demikian, di masa pandemi COVID-19 ini, Himawan tak memungkiri jika ada perusahaan yang kesulitan membayar THR. Namun, jika belum bisa membayar, perusahaan harus terbuka dengan karyawannya dengan menggelar dialog dan membuka kondisi keuangan perusahaan.
"Kalau perusahaan nggak mampu bayar THR, bisa bikin kesepakatan saja sama pekerjanya. Pengusaha harus jujur kalau bisa bayar ya bayar, kalau enggak bisa ya jujur. Ini persoalan keterbukaan, kondisi keterbukaan," kata Himawan kepada detikcom di Surabaya, Selasa (13/4/2021).
Jika pekerja tidak masalah dengan penundaan pembayaran THR, Himawan menyebut hal ini tak menjadi persoalan. Namun, pembayaran harus tetap diberikan sesuai dengan SE Menteri dan kesepakatan.
Kendati demikian, Himawan menyebut pihaknya juga membuka layanan pengaduan bagi buruh yang mempersoalkan pembayaran THR.
Lihat juga Video: Sederet Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Bayar THR 2021
