Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan, proses rekonstruksi rumah warga yang rusak karena gempa bisa selesai dalam waktu 2 bulan. Untuk rumah yang rusak ringan, Gubernur Khofifah berharap secepatnya segera diperbaiki.
"Jadi kita berharap bersama bahwa proses rekonstruksi ini bisa selesai paling lama 2 bulan, sesuai arahan Bapak Presiden," ujar Khofifah di Lumajang, Senin (12/4/2021).
Gubernur Khofifah meminta berbagai pihak bersinergi untuk segera melakukan percepatan penanganan dampak gempa termasuk recovery dan rekonstruksi untuk penanganan pasca gempa. Di mana, sinergitas ini mencakup Pemprov, aparat TNI, Polri, Satgas Bencana BUMN, serta pemerintah daerah terdampak hingga di level desa dan kelurahan. Tentunya, dengan dukungan dari pemerintah pusat.
"Saya mohon semua membangun sinergitas untuk melakukan percepatan penangan tanggap darurat, proses recovery dan rekonstruksi. Saat ini adalah masa tanggap darurat. Setelah tanggap darurat akan dilanjutkan recovery selanjutnya rekonstruksi," jelasnya.
Terkait pelibatan anggota TNI dan Polri dalam proses recovery dan rekonstruksi, Khofifah menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim untuk memastikan SDM yang membantu percepatan pembangunan rumah yang terdampak. Sesuai arahan Kepala BNPB, jika kategori rusaknya ringan sampai sedang, maka dilakukan dengan skema swakelola.
"Untuk kategori rumah yang rusak berat, bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 50 juta, di luar biaya pembangunan. Sedangkan untuk pembenahan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan ditangani oleh PUPR," terangnya.
Lebih lanjut menurut Khofifah, untuk percepatan proses recovery dan rekonstruksi saat ini diperlukan langkah validasi yang cepat dan tepat untuk mengetahui berapa banyak rumah terdampak gempa yang masuk dalam kategori ringan, sedang dan berat begitu pula fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Karenanya, ia meminta agar data tersebut bisa diumumkan atau ditempel di balai desa atau tempat yang strategis, sehingga semua warga terdampak bisa memastikan datanya tercatat dengan benar.
"Format data ini akan kita pastikan lebih detail lagi dengan validasi data, yang dikordinasikan para bupati. Dan di lini paling bawah oleh kepala desa, babinsa bhabinkamtibmas dan relawan. Termasuk teman-teman media bisa mereport jika ada yang tertinggal dalam pendataan," terangnya.
Selain itu, untuk mengantisipasi munculnya klaster COVID-19 di pengungsian, Khofifah menyampaikan, bahwa pemerintah juga akan memberikan bantuan tunggu hunian, sebesar Rp 500 ribu per bulan per-rumah tangga. Diharapkan warga yang terdampak bisa menyewa rumah apakah bersama keluarga atau bersama warga. Format ini akan dipastikan lebih detail kembali dengan melakukan validasi data.
"Bantuan tunggu hunian ini agar dimanfaatkan masyarakat, sembari menunggu proses rekonstruksi rumah mereka yang roboh atau mengalami kerusakan akibat gempa. Sehingga, masyarakat tidak terus berada di pengungsian, karena meski COVID-19 ini telah melandai namun belum berhenti penyebarannya," urai mantan Mensos RI ini.
Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan duka cita mendalam atas musibah gempa yang terjadi di Lumajang. Utamanya, bagi yang kehilangan anggota keluarganya.
"Semoga amal ibadah almarhum dan almarhumah diterima oleh Allah dan khilafnya diampuni oleh Alloh SWT. Serta seluruh keluarganya diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan keikhlasan," pungkasnya.