Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyayangkan keputusan pemerintah yang melarang mudik. Selain itu, Gapasdap juga menyayangkan sikap pemerintah yang melarang beroperasinya seluruh transportasi baik darat, laut, dan udara.
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan awalnya pihaknya sangat berharap banyak dengan statement Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengatakan jika mudik lebaran bisa dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.
"Awalnya tentu kami sangat mendukung langkah menhub tersebut. Karena sangat logis bila sudah lebih dari setahun, rakyat sudah terbiasa melakukan rutinitas ekonomi dengan kebiasaan baru atau new normal dengan protokol yang memadai," kata Khoiri kepada detikcom di Surabaya, Sabtu (10/4/2021).
Khoiri mengatakan masyarakat kini sudah lebih siap baik mental, fisik maupun antisipasinya untuk mudik. Karena, pengetahuan dan sosialisasi yang mereka terima dari pemerintah sudah baik dan memadai. Sehingga, ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan kebiasaan baru atau new normal, rakyat bisa beradaptasi dengan baik.
"Namun, tiba-tiba ada berita dari Menko PMK bahwa mudik lebaran ditiadakan dan melarang moda transportasi umum untuk beroperasi dari tanggal 6 hingga 17 mei 2021. Tentu ini sangat mengagetkan kami yang telah mempersiapkan seluruh aspek kesiapan untuk melayani pelayanan penyeberangan baik reguler ataupun mudik lebaran menjadi kacau dan sangat merugikan," ungkapnya.
Hal ini, lanjut Khoiri bisa berdampak buruk pada industri penyeberangan nasional. Karena keputusan ini cukup mendadak tanpa mempertimbangkan aspek lain.
"Karena sejak new normal sampai sekarang kondisi lalu lintas di jalan raya juga sudah terlihat relatif normal, dengan kemacetan lalu lintas yang hampir mirip dengan kondisi sebelum pandemi. Kalau tiba-tiba emergency brake ditarik secara mendadak tanpa mempertimbangkan aspek lainnya, maka tentu akan sangat mengecewakan dan akan berdampak buruk terhadap industri angkutan penyeberangan nasional," paparnya.
