.webp)
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan awalnya pihaknya sangat berharap banyak dengan statement Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengatakan jika mudik lebaran bisa dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.
"Awalnya tentu kami sangat mendukung langkah menhub tersebut. Karena sangat logis bila sudah lebih dari setahun, rakyat sudah terbiasa melakukan rutinitas ekonomi dengan kebiasaan baru atau new normal dengan protokol yang memadai," kata Khoiri kepada detikcom di Surabaya, Sabtu (10/4/2021).
Khoiri mengatakan masyarakat kini sudah lebih siap baik mental, fisik maupun antisipasinya untuk mudik. Karena, pengetahuan dan sosialisasi yang mereka terima dari pemerintah sudah baik dan memadai. Sehingga, ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan kebiasaan baru atau new normal, rakyat bisa beradaptasi dengan baik.
"Namun, tiba-tiba ada berita dari Menko PMK bahwa mudik lebaran ditiadakan dan melarang moda transportasi umum untuk beroperasi dari tanggal 6 hingga 17 mei 2021. Tentu ini sangat mengagetkan kami yang telah mempersiapkan seluruh aspek kesiapan untuk melayani pelayanan penyeberangan baik reguler ataupun mudik lebaran menjadi kacau dan sangat merugikan," ungkapnya.
Hal ini, lanjut Khoiri bisa berdampak buruk pada industri penyeberangan nasional. Karena keputusan ini cukup mendadak tanpa mempertimbangkan aspek lain.
"Karena sejak new normal sampai sekarang kondisi lalu lintas di jalan raya juga sudah terlihat relatif normal, dengan kemacetan lalu lintas yang hampir mirip dengan kondisi sebelum pandemi. Kalau tiba-tiba emergency brake ditarik secara mendadak tanpa mempertimbangkan aspek lainnya, maka tentu akan sangat mengecewakan dan akan berdampak buruk terhadap industri angkutan penyeberangan nasional," paparnya.
Untuk itu, Khoiri menyarankan pemerintah bisa memperbolehkan mudik dengan penerapan Protokol yang logis dan memadai, seperti statement Menhub sebelumnya. Namun, jika harus dilarang, Khoiri meminta agar tak diikuti dengan kebijakan melarang transportasi umum beroperasi.
"Kalau toh pemerintah melarang rakyat mudik lebaran di kampung halaman, setidaknya tidak ada larangan moda transportasi umum dilarang beroperasi, karena kesehatan rakyat dapat tercapai bila kebutuhan hidup tercukupi dan transportasi khususnya penyeberangan merupakan urat nadi perekonomian nasional," sarannya.
Sedangkan untuk penyeberangan di samping transportasi umum massal, Khoiri menyebut juga memiliki fungsi infrastruktur yang keberadaannya harus dijaga, dirawat dan dijamin keberlangsungannya.
Baca juga: Dishub Jatim Sebut Mudik Lokal Dilarang |
"Agar dalam situasi apapun selalu siap siaga melayani bangsa mulai fungsi ekonomi hingga fungsi integrasi persatuan bangsa terutama di wilayah terluar kepulauan Indonesia. Regulasi yang seimbang, logis dan memadai akan mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif di industri penyeberangan nasional, selama pandemi industri yang yang sangat vital dan tak tergantikan ini terlupakan dan terlewatkan karena belum menerima insentif apapun meskipun surat permohonan dan rapat koordinasi telah dilakukan berulang kali mulai dari kementrian perhubungan, kemenko Marvest hingga Kemenko perekonomian," paparnya.
Khoiri juga menyesalkan industri pelayaran di Indonesia yang masih dianaktirikan. Hal ini terbukti dari sejumlah kebijakan Presiden Jokowi.
"Meskipun sangat banyak melayani kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, namun industri kami kalah dengan industri otomotif yang telah mendapatkan insentif berupa pembebasan PPN BM. Sangat ironis, semoga bapak Jokowi mendengar dan segera menyelamatkan industri penyeberangan nasional, yang telah selama puluhan tahun melayani bangsa dengan pelayanan 24/7/365 hari dalam setahun non stop berjadwal tetap, dengan tarif yang murah ini tidak punah, karena regulasi yang dibuat tanpa mempertimbangkan semua aspek," tandas Khoiri.
