Jangan Hanya Melarang Jalan, Pengusaha Travel Minta Pemerintah Beri Solusi

Erliana Riady - detikNews
Jumat, 09 Apr 2021 16:14 WIB
Pemerintah melarang mudik lebaran 2021. Larangan mudik yang akan dimulai dari 6-17 Mei itu dilakukan sebagai upaya pencegahan lonjakan kasus COVID-19 di RI.
Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Blitar -

Pemerintah melalui Kemenhub telah menetapkan larangan operasi bagi semua moda transportasi untuk kegiatan mudik Idul Fitri yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Para pengusaha travel meminta pemerintah memberikan solusi juga ketika mengeluarkan larangan beroperasi.

Bagi para pengusaha travel, larangan beroperasi ini menjadi masalah baru. Pasalnya, bisnis mereka terimbas parah ketika pandemi Corona melanda Indonesia. Apalagi ada beragam kebijakan yang membatasi mobilitas warga. Baik antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi.

Seperti keluhan Wisnu, pengusaha AS travel trayek Malang-Blitar-Tulungagung ini. Bisnis yang dijalaninya sejak beberapa tahun lalu, mirip kapal oleng istilahnya. Jika dalam kondisi normal, empat unit mobilnya bisa jalan semua dengan penumpang rata-rata tujuh orang setiap mobil.

Namun saat pandemi, hanya satu unit mobil yang beroperasi secara bergantian tiap hari. Itupun, jumlah penumpangnya hanya dua sampai tiga orang. Tidak pernah penuh seperti dalam kondisi sebelum pandemi.

"Lha kalau dilarang beroperasi, terus apa solusinya ? Bagaimana saya bayar angsuran mobil, bagaimana nasib sopir-sopir saya karena mereka terima bayaran kalau mobilnya jalan," ujar Wisnu dihubungi detikcom, Jumat (9/4/2021).

Wisnu mengakui dia mau tidak mau harus mematuhi larangan itu. Daripada mobilnya diamankan polisi saat penertiban. Pada awal pandemi, memang pemerintah memberikan relaksasi cicilan mobil di tiga bulan pertama.Yakni sejak bulan April, Mei dan Juni.

"Walaupun ya mbendol buri. Cicilan dari Rp 4,8 juta poleh mbendol jadi Rp 5,3 juta. Tapi kalau dilarang jalan selama 12 hari, jelas saya gak bisa bayar cicilan mobil ini. Nah ada kebijakan relaksasi kredit lagi apa tidak dari pemerintah ini," tambahnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2