Sekilas Jatim: Alibi Staf yang Dituduh Zinahi Kades-Sehari Jokowi di Jatim

Viral Kades 'Main' dengan Stafnya

Kades perempuan di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan digerebek suami saat berduaan dengan pria idaman lain (PIL) di rumah temannya. Ternyata, si PIL merupakan perangkat desa bawahan kades.

Kades tersebut berinisial RK (38) dan perangkat desa bawahannya, SL (25). Keduanya digerebek saat selingkuh tanpa busana di kamar rumah salah satu warga di desa tetangga. Penggerebekan ini dilakukan oleh suami RK, EM dan beberapa warga.

Saat kejadian, RK berhasil melarikan diri lewat pintu belakang. Sedangkan SL lari ke depan rumah kemudian diamankan warga dan dihajar. Kemudian, SL pun diamankan petugas untuk dibawa ke Mapolres Kota Pasuruan.

"SL merupakan perangkat desa. Satu kantor," kata Kasubbag Humas Polres Pasuruan Kota AKP Endy Purwanto, Senin (22/3/2021).

Suami RK, EM menyebut keduanya digerebek selingkuh karena hubungan terlarang antarkeduanya sudah lama. Keduanya disebut sudah tiga kali menggunakan rumah temannya untuk melakukan hubungan terlarang.

"Nggak sekali dua kali. Saya dapat kabar tiga kali sudah masuk sini. Saya belum cerai. Saya dibuang (RK) karena ada orang ketiga itu," terang EM.

Sementara itu, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Pasuruan menyayangkan kejadian kades di Kecamatan Nguling yang digerebek sedang selingkuh bersama. AKD Pasuruan berharap masalah tersebut cepat selesai.

"Kami sebagai sesama kades sangat prihatin ya. Yang namanya manusia nggak ada yang sempurna ya. Termasuk hal seperti itu," kata Ketua AKD Kabupaten Pasuruan Agus Supriyono.

Agus berharap semua pihak bisa menahan diri. Permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan dengan bijaksana. Tak hanya itu, Pemkab Pasuruan sedang menyebut RK dan bawahannya terancam dipecat.

"Saat ini kami masih melihat perkembangannya, kelanjutan kasusnya di kepolisian bagaimana," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Pasuruan, Nurul Huda, Senin (22/3/2021).

Nurul menjelaskan ada dua opsi tindakan yang akan diambil pemerintah daerah kepada RK dan SL. Opsi pertama berdasarkan proses hukum dan opsi kedua berdasarkan peraturan daerah (perda).

"Saat ini kan baru dugaan (Melakukan perbuatan perzinahan). Kalau memang itu diproses hukum, nanti dilihat hukumannya. Kalau divonis di bawah 5 tahun berarti dia nggak bisa diberhentikan, ya hanya dipenjara gitu aja. Kalau divonis di atas 5 tahun, nah bisa diberhentikan," jelas Nurul.

Namun jika kasus tak berlanjut di ranah hukum, maka akan diterapkan opsi kedua. Yakni berdasarkan perda.

"Misal nggak lanjut ke ranah hukum ya, ada opsi kedua. Misalnya nanti (Dinyatakan) melanggar peraturan bupati atau perda, akan dapat teguran dari BPD. Jika sudah diberi teguran kesatu masih mengulangi perbuatannya, dapat teguran kedua. Jika mengulangi lagi, dapat teguran ketiga. Baru bisa diusulkan pemberhentian," terang Nurul.

Mekanisme sanksi untuk kades selingkuh RK tak sama dengan SL. Jika kasus berlanjut ke ranah hukum dan ia sudah menjadi terdakwa, maka sudah bisa dilakukan pemecatan.

"Tapi untuk perangkat desa, kalau dia ini terdakwa gitu saja, sudah bisa diberhentikan sementara. Kalau sudah terpidana, bisa diberhentikan tanpa melihat berapa tahun ancaman hukumannya," ungkap Nurul.

Nurul kembali menegaskan pihaknya saat ini masih menunggu proses di kepolisian. "Apakah dilanjut atau tidak, kami belum mendapat informasi," pungkasnya.