.webp)
"Pemerintah itu terlalu terburu-buru dalam menentukan kuota stok impor. Nah apalagi kondisi saat ini stok nasional kita itu masih menumpuk," kata Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam Indonesia M Hasan kepada detikcom, Jumat (19/3/2021).
Menurut Hasan, penumpukan stok garam di dalam negeri karena penyerapan selama ini kurang maksimal. Dan hal itu dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya yakni impor garam yang dilakukan selama ini.
"Menumpuknya stok kan berarti penyerapan kurang maksimal. Nah kenapa kurang maksimal. Ini ada beberapa faktor. Pertama, adalah pengaruh impor garam dan memperburuk terhadap anjloknya harga," terang Hasan.
"Nah di sisi lain pemerintah tidak bisa menghitung seberapa besar stok saat ini yang ada di perusahaan. Bahwa kita yakini stok garam terutama di perusahaan impor itu masih banyak. Sehingga mereka enggan melakukan penyerapan," jelasnya.
Untuk itu, Hasan mendesak pemerintah agar melindungi petambak garam agar tidak terus terdiskreditkan dengan kebijakan impor. Salah satunya yakni dengan tidak tidak terburu-buru mengimpor garam, karena memang stok saat ini masih menumpuk.
"Pemerintah ini seharusnya melihat. Kalau memang ingin melakukan upaya perlindungan kepada masyarakat petani garam kita tidak terburu-terburu 3,07 juta ton itu harus diukur. Jadi pemerintah terlalu berlebihan. Akibatnya ini mengganggu proses produksi garam kita di tahun 2021," tegas Hasan.
"Kami berharap kepada pemerintah melakukan upaya dalam penyerapan garam rakyat sebelum didatangkan garam impor. Seraplah harga garam kita dengan harga yang layak sebelum datang impor. Sehingga itu sama-sama menguntungkan," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah akan mengimpor garam sebanyak 3 juta ton. Hal itu sudah diputuskan dalam rapat bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dia menjelaskan rapat dengan Menko Perekonomian dihadiri Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Tercatat bahwa berdasarkan neraca, stok produksi garam nasional 2,1 juta ton.
Lalu kemudian impor (garam) diputuskan 3 juta," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (18/3/2021). (iwd/iwd)
