Terbukti Lakukan Kampanye Hitam, Kejari Eksekusi Mantan Legislator PPP Ponorogo

Charoline Pebrianti - detikNews
Selasa, 09 Mar 2021 11:11 WIB
Kejari Ponorogo
Kejari Ponorogo (Foto: Charoline Pebrianti)
Ponorogo - Gelaran Pilkada Ponorogo sudah usai. Namun gelaran tersebut masih menyisakan beberapa persoalan terkait permasalahan hukum.

Mantan legislator PPP, Beny Sulistyanto, resmi diserahkan Kejari Ponorogo ke Rutan Ponorogo, Senin (8/3). Beny dinilai kooperatif saat menjalani proses hukum.

"Kemarin sekitar pukul 10.00 WIB, pak Beny datang sendiri ke kantor Kejari Ponorogo untuk pemeriksaan sebelum dieksekusi ke rutan," tutur Kasie Intel Kejari Ponorogo Ahmad Affandi kepada detikcom, Selasa (9/3/2021).

Affandi menjelaskan penyerahan terpidana Beny sesuai dengan aturan yang berlaku. Disinggung soal keputusan pengadilan tinggi, Affandi menjelaskan sudah diterima oleh JPU maupun terpidana.

"Putusan banding dari Pengadilan Tinggi sudah diterima baik oleh JPU maupun pak Beny. Sehingga dianggap telah inkrah," jelas Affandi.

Affandi menambahkan perbuatan pidana Beny sudah terbukti, baik di Pengadilan Negeri Ponorogo maupun Pengadilan Tinggi Surabaya.

"Kami yang membuktikan adanya suatu tindak pidana itu sebagai JPU di persidangan, bukan terdakwa," kata Affandi.

Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, Beny Sulistyanto dinyatakan bersalah oleh majelis hakim usai diketahui melakukan perbuatan melawan hukum secara sah dan melanggar UU nomor 10 tahun 2010 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, dalam hal ini melakukan kampanye hitam terhadap salah satu paslon.

Dengan terbuktinya pidana terhadap Beny, maka ucapan Beny terhadap salah satu paslon dipastikan tidak benar (hoaks) atau hanya merupakan fitnah. Beny dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp 5 juta masa percobaan 10 bulan.

Atas putusan tersebut, JPU melakukan banding. Hasilnya, Pengadilan Tinggi menghukum terpidana 5 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider satu bulan penjara.

"Hasil putusan banding, pidana kurungan 5 bulan, denda Rp 5 juta, subsider 1 bulan kurungan," papar Affandi. (iwd/iwd)