Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak legalisasi investasi minuman keras (miras) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Presiden Jokowi tersebut mengatur penanaman modal untuk minuman beralkohol.
Di antaranya memperbolehkan investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua.
Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB, Syaikhul Islam, mengatakan, pihaknya menolak legalisasi miras dengan banyak pertimbangan. Salah satunya menjaga masa depan generasi muda bangsa Indonesia yang seharusnya diproteksi dari hal-hal negatif.
"Legalisasi miras dapat merusak generasi masa depan bangsa, dampak buruknya nyata, meningkatkan kriminalitas, bisa lost of generation. Hitung-hitungan ekonomis investasi, membuka lapangan kerja, seharusnya tidak menyingkirkan pertimbangan masa depan generasi bangsa," kata Syaikhul kepada wartawan, Senin (29/2/2021).
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo itu menilai, legalisasi miras meski hanya dalam wilayah tertentu sudah mencederai Bangsa Indonesia yang berideologikan Pancasila.
"Jangan pula penghargaan pada keyakinan atau adat tertentu jadi alasan. Ini negara Pancasila, penghargaan pada suatu keyakinan tidak boleh melukai keyakinan yang lain," sambung anggota DPR RI ini.
Syaikhul mencontohkan, di daerah-daerah yang diperbolehkan investasi minuman beralkohol tersebut, terdapat banyak komoditas pertanian yang bisa diolah dan memberi nilai tambah perekonomian. Juga ada bidang jasa yang tak kalah menjanjikan dari segi ekonomi ketimbang investasi miras.
Simak juga video 'Alasan PKS Minta Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras':
