.webp)
Whisnu Sakti Buana resmi dilantik sebagai Wali Kota Surabaya definitif di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Whisnu akan menjabat hingga Rabu 17 Februari 2021.
"Sesuai SK-nya jabatannya hingga 17 Februari 2021 mendatang," ujar Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Jempin Marbun kepada detikcom, Kamis (11/2/2021).
Jempin menjelaskan, pada 17 Februari tersebut akan dilantik Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya terpilih oleh Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi.
Namun, jika sengketa Pilkada Surabaya masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi, maka gubernur akan menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Surabaya.
"Kalau sengketanya di MK masih lanjut, ya Ibu Gubernur menunjuk Plh Wali Kota Surabaya. Nanti Plh-nya Sekretaris Kota Surabaya," jelasnya.
Diketahui, Whisnu Sakti Buana dilantik oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai Wali Kota Surabaya pada Kamis (11/2). Whisnu sebelumnya menjabat Plt Wali Kota Surabaya sejak Jumat (25/12/2020). Ia mengisi posisi Tri Rismaharini yang ditunjuk Presiden sebagai Mensos RI.
Lihat juga Video: Wawali Surabaya Nyoblos, Yakin Eri-Armuji Menang di Wilayahnya
Whisnu mengaku, tidak bisa merotasi atau memutasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Gak boleh saya rotasi (OPD)," ujar Whisnu kepada awak media di Grahadi.
Whisnu berharap di sisa masa jabatannya, Kota Surabaya segera pulih dari pandemi COVID-19.
"Kita pengen Surabaya bisa segera pulih dari pandemi ini baik secara ekonomi maupun kesiapan. Kita ingin zona yang oranye segera masuk zona kuning dan zona hijau. kita bersama sama Forkopimda terus bergerak aktif ke bawah, tracing juga kita aktifkan kembali dan selama ini sudah kita lakukan beberapa bulan terakhir agar betul betul pulih dari pandemi," ujar Whisnu kepada wartawan di Grahadi.
Whisnu menjelaskan, tidak ada target khusus di sisa masa jabatannya. Ia akan menjalankan Pemerintahan Kota Surabaya seperti sebelumnya.
"Tidak ada lah target khusus, semuanya berjalan sesuai yang ada. Tak boleh saya rotasi dan tidak bisa merotasi atau memutasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," imbuhnya.
