PPKM di Jatim Dirasa Efektif, Namun Belum Ada Kepastian Perpanjangan

Surabaya - Pemberlakuan PPKM di Jatim dirasa mulai memberi dampak positif. Namun, hingga Kamis (4/2), belum ada kepastian PPKM diperpanjang atau tidak meski akan berakhir pada Senin (8/2) mendatang.

"Perlu kami sampaikan, malam ini kami (Pemprov Jatim) evaluasi PPKM dengan seluruh kabupaten/kota yang menerapkan. Juga bersama Kapolda Jatim, Pangdam V/ Brawijaya, Pangkoarmada. Tentunya tahapan nanti malam bisa penetrasi atau tahapan penekanan terhadap hasil PPKM selama ini," ujar Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono kepada awak media usai melakukan pertemuan dengan BAP DPD RI di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (4/2/2021).

Menurut Heru, PPKM sudah menunjukkan hal yang positif. Tidak hanya mengurangi jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19, tapi juga mengubah perilaku masyarakat akan kedisiplinan menegakkan protokol kesehatan.

Baca juga: 24 Hari PPKM, Zona Merah COVID-19 Jatim Tersisa di Dua Daerah

"Hari ini kami tidak bilang menggembirakan (hasil PPKM), tapi titiknya bukan hanya penurunan (kasus), tapi perubahan perilaku. Efektif di Jatim, indikatornya yang paling penting perilaku masyarakat akan menggunakan masker, 3M ini termasuk menjaga jarak," terangnya.

Heru menjelaskan, untuk PPKM di Jatim masih belum ada keputusan apakah diperpanjang atau tidak masa berlakunya. Karena, kewenangan perpanjangan ada di pemerintah pusat.

"Perpanjangan (PPKM) adalah kewenangan pusat, mudah-mudahan PPKM bisa menunjukkan hal yang pertama mengurangi kasus positif, yang kedua peningkatan kesembuhan dan perilaku masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Satgas Jatim Sebut PPKM Mulai Membuahkan Hasil, Ini Indikatornya

Heru menambahkan, peningkatan fungsi kampung tangguh di Jatim akan terus digenjot. Di mana kampung tangguh bisa menyediakan tempat isolasi mandiri bagi warga yang terpapar namun OTG untuk menghindari penyebaran lebih luas.

Sementara dalam pertemuan Pemprov Jatim dengan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) RI. Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno menyatakan pertemuan dengan Pemprov Jatim membahas masalah tindak lanjut hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena beberapa temuan dilaporkan sulit untuk ditindak lanjuti. Laporan BPK seperti contohnya ada di Magetan, yakni temuan pinjaman Haji yang peminjamnya sudah pensiun, bahkan sampai sekarang tidak bisa mengembalikan pinjaman itu. Ini suatu masalah yang krusial juga. Sehingga ini yang diperhatikan. Tetapi secara keseluruhan, saya rasa di Jatim sudah bagus," tandasnya. (iwd/iwd)