Warga dan Mahasiswa Segel Pemkab Lamongan yang Tak Becus Tangani Banjir

Eko Sudjarwo - detikNews
Rabu, 13 Jan 2021 17:17 WIB
demo banjir di lamongan
Warga dan mahasiswa menyegel Pemkab Lamongan (Foto: Eko Sudjarwo)
Lamongan -

Menganggap pemerintah tak becus dalam menangani banjir yang terjadi di kawasan Bengawan Njero, ratusan warga Bengawan Njero dan mahasiswa Lamongan gerudug kantor DPRD dan Pemkab Lamongan. Massa juga sempat menyegel pintu masuk kantor Pemkab Lamongan.

Dalam orasinya, massa menilai pemerintah sangat lambat dalam menangani banjir yang merendam 6 kecamatan di Lamongan itu. Banjir juga menjadi langganan setiap tahunnya.

"Kami mempertanyakan keseriusan Pemkab Lamongan dalam menangani banjir, karena pompa pembuangan baru diaktifkan ketika ada protes warga, pembersihan eceng gondok juga baru dilakukan ketika sudah banjir," kata korlap aksi, Yoyok saat orasi di depan Kantor DPRD Lamongan, Rabu (13/1/2021).

Yoyok juga menyebut, Pemkab Lamongan dinilai gagal memfungsikan sungai, waduk, embung, dan rawa sebagai tempat penampungan air, sehingga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi.

"Akibatnya bencana banjir tidak dapat dihindari. Pemkab Lamongan juga gagal dalam pemetaan upaya mitigasi daerah rawan bencana banjir dan penanganannya," tandasnya.

Di kantor DPRD Lamongan, massa diterima oleh ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur, anggota DPRD Lamongan Anshori dan PLT Kepala Dinas PU Pengairan Lamongan. Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur meminta warga untuk tidak menyalahkan siapapun atas banjir yang terjadi karena pemerintah telah berupaya mencari solusi agar banjir segera surut.

"Ini bencana, jangan salahkan siapapun. Karena kita semua tahu debit air ini sangat tinggi, ini bukan dibuat-buat, datangnya air di wilayah utara ini tidak dibuat-buat, ini memang rezeki dari Allah, kita syukuri. Pemerintah telah menerjunkan petugas dan melakukan penanggulangan," kata Ghofur di hadapan massa.

Di hadapan massa, Ghofur bersama anggota DPRD Lamongan yang menemui massa kemudian menandatangani pakta integritas sebagai bukti DPRD menyetujui tuntutan pendemo. Setelah tuntutan disetujui, pendemo melanjutkan aksinya di depan Kantor Pemkab Lamongan, untuk menemui Bupati Lamongan.

Selanjutnya
Halaman
1 2