.webp)
Dari 1.621 TPS di Pilbup Mojokerto, ada 123 TPS kategori rawan dan satu TPS yang sangat rawan. Polres Mojokerto mendapat bantuan personel dari Polda Jatim dan polres lain, untuk memperkuat pengamanan pemungutan suara.
Pemungutan suara Pilbup Mojokerto bakal digelar serentak di 2.084 TPS yang tersebar di 18 kecamatan. Dari jumlah itu, 1.621 TPS berada di wilayah hukum Polres Mojokerto.
Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander mengatakan, terdapat 123 TPS di wilayahnya yang tergolong rawan. Karena ratusan TPS tersebut terletak di permukiman padat, jumlah pemilihnya besar, berada di basis massa yang militan, serta mempunyai riwayat konflik.
Selain itu, ada satu TPS kategori sangat rawan. Karena letak geografis TPS ini sulit ditempuh, terpisah jauh dari TPS yang lain, di batas wilayah kabupaten dan kota, ada basis pendukung semua paslon, serta kondisi masyarakatnya heterogen. Sedangkan 1.497 TPS tergolong aman.
Untuk menjaga keamanan selama proses pemungutan dan penghitungan suara di 1.621 TPS, Polres Mojokerto menerima bantuan dari Polda Jatim, Polres Jombang, Polres Pasuruan, serta Kodim 0815. Bantuan tersebut untuk memperkuat penjagaan di setiap TPS.
"Kami siapkan 553 personel dari Polres Mojokerto, bantuan Polda Jatim, Polres Pasuruan dan Jombang. Kami juga dibantu 300 personel TNI dan 6.022 Linmas," kata Dony usai apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS Pilkada Mojokerto Tahun 2020 di Stadion Gajah Mada, Selasa (8/12/2020).
Apel pergeseran pasukan ini juga diikuti Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, para Kapolsek dan pejabat utama (PJU) Polres, Ketua Bawaslu Aris Fahrudin Asy'at, Ketua KPU Muslim Bukhori, Kajari Mojokerto Hari Wahyudi, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Dony menjelaskan, ratusan personel gabungan langsung diterjunkan untuk menjaga 1.621 TPS di wilayah hukumnya. Selain menjaga keamanan, aparat keamanan juga memastikan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS mematuhi protokol kesehatan (prokes).
"Kita harus aman dari dua hal. Yaitu dari gangguan konvensional berupa konflik, kekerasan, politik uang, pelanggaran pidana lainnya, juga aman dari penyebaran COVID-19," tegasnya.
Saat apel pergeseran pasukan, Dony juga berpesan kepada seluruh petugas keamanan. Dia meminta polisi-TNI menjaga netralitas, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat, memetakan dan menetralisir potensi kerawanan, serta mengimbau penyelenggara dan pemilih agar disiplin mematuhi prokes.
"Kami meminta anggota menindak tegas sesuai aturan hukum pihak-pihak yang mengganggu kelancaran Pilkada Mojokerto," pungkasnya.
