Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) mengharapkan adanya penguatan regulasi untuk optimalisasi dana haji. Investasi sektor riil menjadi sasaran dengan tetap memegang prinsip syariah.
Anggota BPKH Bidang Investasi Benny Wicaksono menuturkan, perlu ada tinjauan regulasi pengelolaan dana haji. Karena dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, penggunaan nilai manfaat sangat terbatas.
Padahal, BPKH sebagai lembaga pengelolaan keuangan perlu membutuhkan modal, untuk menambal risiko yang dihadapi. Selama berdiri, kata Benny, BPKH hanya bergerak terhadap instrumen tidak berisiko.
"Sehingga BPKH hanya bisa melakukan subsidi, berikan dana kemaslahatan umat dan pemberian nilai manfaat kepada jemaah saja," ujar Benny disela Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Dana Haji dan Kemaslahatan di Hotel Rayz UMM, Jalan Raya Jetis, Kabupaten Malang, Sabtu (21/11/2020).
Menurut Benny, apabila regulasi telah mengatur kelonggaran penggunaan nilai manfaat, misalnya mengucurkan investasi di sektor riil, maka nantinya dapat memperkuat BPKH secara modal.
"Kalau kita bisa investasi langsung, modalnya akan bisa dipupuk, dari mana modalnya?. Bisa dari nilai manfaat sudah cukup, dan pemerintah tidak perlu menambah uang," tutur Benny.
Benny mencontohkan, apabila regulasi sudah mengatur boleh menyisihkan keuntungan atau nilai manfaat, nilainya akan cukup besar jika diinvestasikan.
