Pemkab Sidoarjo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pertemuan membahas pengembangan lumpur Lapindo atau Pulau Lusi (lumpur Sidoarjo). Sebab, pulau yang terbentuk dari sedimentasi lumpur itu akan dijadikan sebagai destinasi wisata.
"Rapat ini tujuannya adalah menyamakan persepsi karena di situ (Pulau Lusi) ada lintas sektor di bawah Kementerian KKP yang menangani Pulau Lusi," ujar kepala Bappeda Pemkab Sidoarjo Heri Soesanto usai rapat di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (5/11/2020).
"Karena itu harapan kami saat ini sesuai perintah pak Pj Bupati agar ada harmoni kebijakan. Di situ akan mau ada pengembangan wisata yang peluang ekonomi Sidoarjo tetapi kita masih terkendala kebijakan-kebijakan yang lintas sektor yang tentunya harus harmonisasi," tambahnya.
Menurut Heri, dalam pengembangan Pulau Lusi, nantinya akan ada dana insentif daerah yang diterima Pemkab Sidoarjo. Adapun nilainya sebesar Rp 15, 5 miliar yang akan diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dan jaringan daerah destinasi wisata.
"Ada dana insentif daerah yang diterima pemkab ada tambahan dana kurang lebih Rp 15,5 miliar itu digunakan untuk prioritas untuk penanganan COVID, kedua untuk penambahan jaringan daerah destinasi wisata," jelas Heri.
Sementara Koordinator Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar dan Jatim Kiki Riski Arisandi menyebut status Pulau Lusi saat ini merupakan aset KKP. Dari pulau itu, rencananya akan dijadikan pusat restorasi dan pembelajaran mangrove (PRPM) dan secara bertahap akan menjadi salah satu destinasi wisata di Sidoarjo.
