.webp)
Pemkab Sidoarjo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pertemuan membahas pengembangan lumpur Lapindo atau Pulau Lusi (lumpur Sidoarjo). Sebab, pulau yang terbentuk dari sedimentasi lumpur itu akan dijadikan sebagai destinasi wisata.
"Rapat ini tujuannya adalah menyamakan persepsi karena di situ (Pulau Lusi) ada lintas sektor di bawah Kementerian KKP yang menangani Pulau Lusi," ujar kepala Bappeda Pemkab Sidoarjo Heri Soesanto usai rapat di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (5/11/2020).
"Karena itu harapan kami saat ini sesuai perintah pak Pj Bupati agar ada harmoni kebijakan. Di situ akan mau ada pengembangan wisata yang peluang ekonomi Sidoarjo tetapi kita masih terkendala kebijakan-kebijakan yang lintas sektor yang tentunya harus harmonisasi," tambahnya.
Menurut Heri, dalam pengembangan Pulau Lusi, nantinya akan ada dana insentif daerah yang diterima Pemkab Sidoarjo. Adapun nilainya sebesar Rp 15, 5 miliar yang akan diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 dan jaringan daerah destinasi wisata.
"Ada dana insentif daerah yang diterima pemkab ada tambahan dana kurang lebih Rp 15,5 miliar itu digunakan untuk prioritas untuk penanganan COVID, kedua untuk penambahan jaringan daerah destinasi wisata," jelas Heri.
Sementara Koordinator Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar dan Jatim Kiki Riski Arisandi menyebut status Pulau Lusi saat ini merupakan aset KKP. Dari pulau itu, rencananya akan dijadikan pusat restorasi dan pembelajaran mangrove (PRPM) dan secara bertahap akan menjadi salah satu destinasi wisata di Sidoarjo.
"Jadi untuk Pulau Lusi seperti yang kami sampaikan ini bahwa masuk di asetnya KKP setelah penyerahan BPLS. Dan ke depan sudah direncanakan sebagai PRPM pusat restorasi dan pembelajaran mangrove," terang Kiki.
"Ke depan nanti sudah ada masterplane dan sudah ada zona konservasi dan lainnya. Sehingga ke depan nanti untuk pengembangannya bisa dilakukan secara bertahap sehingga bisa menjadi tujuan wisata di Sidoarjo," lanjut Kiki.
Meski begitu, lanjut Kiki, dalam pengelolaan kawasan tersebut status masih terkendala untuk sertifikasi lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun kendala saat ini, pulau tersebut dianggap masih belum mempunyai nama yang jelas dan resmi.
"Sudah diajukan (sertifikasi) ke BPN untuk sertifikat untuk pengelolaannya. Namun kendalanya memang ternyata pulau tersebut belum ada namanya resmi. Sehingga itu menjadi kendala untuk dikeluarkannya sertifikat," beber Kiki.
"Memang problemnya perlu ada koordinasi karena wilayah tersebut kan berbatasan langsung dengan Pasuruan. Sehingga harus ada kesepakatan bersama antara Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan melalui mediasi Pemprov Jatim," lanjut Kiki.
Kiki mengaku pengembangan Pulau Lusi merupakan salah satu prioritas di KKP. Untuk itu, pihaknya menargetkan sertifikasi lahan atau pulau bisa segera rampung secepatnya.
"Kalau kami (Targetnya) secepatnya, karena sudah 3 tahun ini. Ya memang terkait penamaan juga butuh waktu juga. Jadi targetnya secepatnya agar bisa membangun pulau itu," tandas Kiki.
