"Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, ada tiga klaster yang harus diwaspadai. Pertama, klaster keluarga, kedua klaster perkantoran, dan ketiga adalah klaster pilkada. Ini yang kita khawatirkan, dan kita waspadai," kata Kadinkes Banyuwangi dr Widji Lestariono kepada wartawan, Selasa (27/10/2020).
Klaster Pilkada, kata dia, sulit untuk dideteksi. Sebab, hampir semua tahapan pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara (KPU dan Bawaslu) maupun paslon berpotensi menimbulkan kerumunan orang.
"Untuk kegiatan yang dilakukan KPU dan Bawaslu relative termonitor terus, karena selalu koordinasi dengan kita. Nah, yang sulit dimonitor adalah kegiatan yang dilakukan pasangan calon dan tim kampanyenya. Karena mereka cenderung tertutup," ungkap Rio.
Oleh sebab itu, tak henti-hentinya Satgas COVID-19 mengimbau kepada jajaran KPU, Bawaslu, dan paslon agar terus memperhatikan aspek protokol kesehatan dalam setiap tahapan. Khususnya dalam penerapan 3 M (Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak).
"Kita selalu mengimbau, agar pada setiap kegiatan kampanye paslon supaya memperhatikan aspek protokol kesehatan. Jangan sampai ada kerumunan masa dan memastikan semua yang hadir harus memakai masker," tutup Rio.
Untuk klaster keluarga, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Di antaranya, menjadikan Balai Diklat PNS sebagai karantina terpusat bagi pasien COVID-19 tanpa gejala (OTG).
"Untuk klaster perkantoran, alhamdulillah sudah bisa dikendalikan seiring dilaksanakannya prokes ketat oleh perkantoran," imbuhnya. (fat/fat)