PW Muhammadiyah Jatim Satu Komando dengan Pusat Soal Pernyataan Macron

Foto: istimewa

Surabaya -

Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur mendukung langkah MUI meminta Menteri Luar Negeri agar segera memanggil Dubes Prancis untuk Indonesia. Dukungan ini selaras dengan PP Muhammadiyah.

Muhammadiyah mendukung upaya MUI untuk mendapatkan klarifikasi terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait Islam.

"Yang pertama begini, ini kan soal yang sifatnya global jadi soal dunia internasional. Dunia internasional itu yang punya otoritas untuk berkomentar dan lain sebagainya itu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah," kata Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur Saad Ibrahim kepada detikcom, Senin (26/10/2020).

Saad menjelaskan dirinya memilih mengikuti apa yang diputuskan PP Muhammadiyah. Karena kewenangan PP Muhammadiyah Jatim hanya seputaran daerah di Jatim saja.

"Saya harus proporsional saja soal itu. Iya (satu komando), artinya gini kalau itu menyangkut Jawa Timur otoritasnya di saya di PWM Jatim. Kalau otoritasnya nasional apalagi internasional itu otoritasnya di PP. Walaupun kita bisa membaca apa yang dikomentarkan PP, tetapi saya kira tidak etis kalau melangkahi wewenang PP," bebernya.

Diketahui PP Muhammadiyah mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta Menteri Luar Negeri agar segera memanggil Dubes Prancis untuk Indonesia. Muhammadiyah mendukung upaya MUI untuk mendapatkan klarifikasi terkait pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait Islam.

"Kalau memang MUI mau mengklarifikasi ya bagus, menurut saya, saya dukung. Mengklarifikasi ke Kementerian Luar Negeri itu," kata Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, kepada detikcom.

Muhammadiyah menegaskan setiap tindakan kriminal harus dihukum. Namun dia berharap seluruh pemimpin dunia tidak menggeneralisir pelaku kejahatan dengan identitas tertentu.

"Kalau saya begini, kalau memang kriminal seperti itu ya dihukum, tetapi pemimpin dunia juga harus adil, artinya jangan sampai menyamaratakan pelaku kejahatan itu digeneralisasi sebagai karakter umum, itu tidak boleh," ujarnya.

"Seperti orang Islam itu kejam maka harus dihabisi, itu tidak boleh. Sehingga pernyataan pimpinan itu tidak harus digeneralisasi, sebutkan aja itu adalah kriminal yang mengatasnamakan agama," harapnya.

Diberitakan sebelumnya, MUI mengkritik sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap Islam. Hal itu terkait sikap Macron terkait pemenggalan guru karena kartun Nabi Muhammad SAW.

"MUI meminta kepada Menlu agar segera memanggil Dubes Prancis untuk Indonesia guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan komprehensif terkait sikap pernyataan Presiden Macron," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Muhyiddin Junaidi, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (26/10).

Muhyiddin mengkritik Macron karena menurutnya, Macron telah mendukung Islamofobia secara tidak langsung. Muhyiddin menilai Macron telah menganggap umat Islam kurang belajar toleransi di Prancis.

"Presiden Macron kebanjiran kritik dari umat Islam dunia karena ia menganggap bahwa bahwa umat Islam perlu belajar toleransi saat berada di negara yang anti-intoleransi seperti Prancis. MUI menilai bahwa Macron secara tak langsung telah mendukung gerakan Islamphobia," tutur Muhyiddin.

Halaman 1 2

Selanjutnya