.webp)
Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono mengatakan rencana tersebut bahkan sudah masuk dalam program pemerintah pusat. Sebab, kewenangan penataan dan pembangunan flyover berada di pusat.
"Penataan dan penanganan kawasan tersebut sudah masuk dalam program pemerintah pusat. Karena memang wewenangnya ada di pusat," kata Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono, Rabu (21/10/2020).
Kepala Bappeda Pemkab Sidoarjo Heri Soesanto menambahkan pembangunan flyover sesuai dengan Perpres 80 tentang percepatan pembangunan wilayah di Jatim. Adapun tujuannya untuk mengurai kemacetan selama ini.
"Kebetulan sejalan dengan Pepres 80 tentang percepatan pembangunan wilayah di Jatim. Sidoarjo itu kan ketempatan percepatan Perpres 80 di antaranya ya flyover Juanda agar kemacetan di sekitar tidak terjadi," jelas Heri.
Menurut Heri, ada banyak rekayasa untuk mengurai kemacetan di kawasan Bundaran Aloha. Namun dari sekian rekayasa, kemungkinan paling ideal adalah pembangunan flyover.
"Ya itu konsep yang ideal untuk memecahkan crowded yang ada di Aloha memang harus ada rekayasa. Ada macam-macam rekayasa di sana. Bisa layang, bisa underpass. Mana yang lebih efisien kalau memang hasilnya visibility (kemungkinan) layang ya dibangun layang," terang Heri.
Heri menuturkan, saat ini Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan desain pembangunan flyover di Bundaran Aloha. Dan desain itu, kini sudah diusulkan ke pemerintah pusat.
 Desain flyover Bundaran Aloha (Foto: Amir Baihaqi) |
"Desain memang kami yang mengusulkan. Namun pembangunannya semua wewenang pusat," tutur Heri.
Dalam desain flyover, terlihat ada dua flyover yang akan dibangun. Dua flyover itu yakni dari Jalan Juanda turun di sebelah barat atau jalan arah Sidoarjo menuju Surabaya. Dan satu flyover lagi menuju ke Jalan Juanda.
"Dengan begitu, kendaraan dari dan menuju Jalan Juanda tidak terpengaruh rel kereta api. Juga menghindari croosing di Bundaran Aloha. Tentu ada penambahan luas jalan di sebelah barat agar titik turun dan naik flyover tidak menimbulkan kepadatan baru," tandas Heri. (iwd/iwd)
