"Memang benar itu bendera milik PKB, namun kapan dipasangnya kami tidak mengetahui," ujar Risza.
Risza yang juga anggota DPRD Sidoarjo itu menerangkan bahwa bendera PKB tersebut sebelumnya juga pernah menjadi polemik sejak 2019. Polemiknya bahwa bendera itu dianggap bendera nasional diberi tambahan simbol parpol. Namun ketua umum PKB sudah melakukan klarifikasi. Polemik tersebut sudah diselesaikan di ranah hukum pada 2019 dan permasalahan sudah clear.
Risza menerangkan bendera tersebut bukanlah bendera nasional karena secara ukuran sudah berbeda. Bendera nasional pembagian merah dan putih nya sudah ditentukan, namun jika bendera PKB ini warna merah dan putihnya tidak beraturan.
"Kami menyadari kalau ada masyarakat yang belum paham tentang bendera tersebut," tandas Risza.
 Pernikahan Putri Kepala Kemenag Jombang (Foto: Enggran Eko Budianto) |
Gelar Hajatan Langgar Prokes, Kepala Kemenag Jombang Hanya Didenda Rp 300 Ribu
Kepala Kantor Kemenag Jombang Taufiq Abdul Djalil akhirnya disanksi karena menggelar hajatan mewah melanggar protokol kesehatan. Taufiq diminta membayar denda Rp 300.000 kepada negara.
Taufiq dinyatakan bersalah melanggar Perbup Jombang No 57 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
"Kami memberikan sanksi administrasi berupa denda Rp 300.000 kepada penyelenggara, yaitu Kepala Kemenag," kata Kabid Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kabupaten Jombang Haris Aminuddin kepada wartawan, Senin (12/10/2020).
Sementara Manajemen Hotel Yusro di Jalan Soekarno-Hatta, Jombang juga diberi sanksi yang sama. Resepsi pernikahan putri Taufiq yang melanggar protokol kesehatan digelar di ballroom hotel tersebut.
"Penyedia tempat kami berikan sanksi selaku pengelola, dalam hal ini Hotel Yusro, berupa denda juga Rp 300.000," terang Haris.
(iwd/iwd)
