Menteri PUPR Ajukan Tambahan Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo Rp 1,5 T

Suparno - detikNews
Senin, 28 Sep 2020 12:59 WIB
kapal keruk di titik 25 yang sdh tidak aktif alirkan lumpur ke kali Porong
Kapal keruk di kolam lumpur Lapindo yang sudah tak aktif (Foto: Suparno/detikcom)

Joni menjelaskan, sebenarnya korban di dalam peta areal terdampak atau di luar semua sama. Tidak ada bedanya, pemerintah sendiri yang membeda-bedakan. Padahal itu tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, di GPKLL ada 30 perusahaan yang tenggelam. Ganti ruginya sekitar Rp 780 miliar.

"Pemerintah tidak punya nyali untuk hadapi Lapindo, mereka yang buat Perpres tapi mereka sendiri yang tidak berani eksekusi. Padahal jelas-jelas sudah ada putusan MK sebagai dasar untuk eksekusi. Yakni putusan MK No 83/tahun 2013," tambahnhya panjang lebar.

"Bayangkan putusan sudah 7 tahun. Tapi sampai sekarang tidak berani eksekusi. Semoga dengan ada pengajuan dana ganti rugi untuk korban lumpur tahun ini memihak kepada kami," jelas Joni.

Hal senada diungkapkan Abdul Patah (58) warga korban lumpur asal Desa Kedung Bendo Kecamatan Tanggulangin. Dia mengatakan dirinya memang mendengar ada kabar seperti itu. Meski itu baru informasi, dirinya mengaku senang bahwa pemerintah memperhatikan nasib korban lumpur Lapindo yang belum terbayar.

"Iya senang mas, semoga segera direalisasikan, karena kami bersama korban lumpur yang lain sangat mengharapkan ganti rugi tersebut. Di kelompok kami masih sekitar 130 berkas, ganti rugi sekitar Rp 800 miliar," tandas Abdul Patah.

Halaman

(fat/fat)