.webp)
Partai pengusung Eri-Armuji, PDIP buka suara terkait permintaan sejumlah pihak meminta penundaan Pilkada Serentak 2020 karena pandemi COVID-19. Partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan akan tetap patuh dengan apapun keputusan dari pemerintah pusat.
Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan rujukan pasangan Eri-Armuji pada pelaksanaan Pilkada seturut dengan keputusan nasional yakni apa yang diputuskan eksekutif dan legislatif. Untuk itu, pihaknya menyatakan akan siap dan menerima apapun keputusan yang ada.
"Kami seturut keputusan nasional. Itu dasar pelaksanaan Pilkada, yang dibakukan dalam regulasi tertulis, resmi. Apa yang diputuskan pemerintah dan DPR, dan dijalankan oleh penyelenggara Pemilu, itu yang menjadi rujukan kami, pasangan Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armuji," terang Adi kepada detikcom, Selasa (22/9/2020).
Menurut Adi, sejauh ini pasangan Eri-Armuji selalu mengikuti isu terkini terkait permintaan penundaan Pilkada Serantak 2020. Dan dari pantauannya terkini, baik eksekutif maupun legislatif belum memberikan tanda-tanda untuk menghentikan penundaan Pilwali Surabaya.
"Sejauh ini kami ikuti dari pemberitaan media, pemerintah pusat dan DPR tidak punya rencana untuk menunda Pilkada," tutur pria yang sekaligus menjabat Ketua DPRD Surabaya itu.
"Kami beranggapan Pilkada Surabaya tetap digelar 9 Desember 2020. Inilah momentum kontestasi demokrasi rakyat Surabaya, untuk memilih calon wali kota dan calon wakil wali kota, pengganti Bu Risma dan Mas Whisnu Sakti Buana," imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Adi, pihaknya sampai saat ini masih menggelar kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk pasangan Eri-Armuji. Meski begitu dalam ia mengaku bahwa dalam setiap kegiatan yang melibatkan orang banyak tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Kami tetap menjalankan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kampanye Eri Cahyadi-Armuji dengan cara-cara yang mematuhi protokol kesehatan. Kami ingin menang Pilkada dengan cara-cara yang menyelamatkan rakyat," jelas pria yang akrab disapa Awi itu.
Awi juga menolak jika kontestasi demokrasi pada Pilkada disebut sebagai sebuah perang. Sebab menurutnya kontestasi tersebut sejatinya adalah mencari pemimpin dengan cara merebut hati dan pikiran rakyat yang konstitusional.
"Bagi kami, PDI Perjuangan bersama paslon Eri-Armuji merespon Pilkada sebagai kontestasi demokrasi. Jauh dari diksi perang. Kita merebut hati dan pikiran rakyat dengan cara legal konstitusional, cara-cara yang berkeadaban. Cara-cara yang menginspirasi rakyat untuk melahirkan pemimpin baru Kota Surabaya, yang akan membawa arah pembangunan kota ini ke depan, yang lebih maju, sejahtera dan berkeadilan" pungkas Awi.
