Bawaslu 'Semprit' KPU Mojokerto Soal Data Pemilih Pilbup 2020

Enggran Eko Budianto - detikNews
Selasa, 15 Sep 2020 21:38 WIB
pilbup mojokerto
Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto -

Meski baru tahap pencalonan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto sudah menemukan indikasi pelanggaran Pilbup 2020. Lembaga pengawas pemilu ini menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Mojokerto terkait data pemilih. Selain itu, mereka juga menerima laporan indikasi pelanggaran salah satu bakal calon bupati.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy'at mengatakan persoalan ini berawal dari rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) di tingkat desa atau kelurahan se-Kabupaten Mojokerto pada 30 Agustus 2020. Rekapitulasi DPHP digelar Panitia Pemungutan Suara (PPS). Yakni kepanjangan tangan KPU Kabupaten Mojokerto di tingkat desa dan kelurahan.

"Hasil pengawasan PKD (Panwaslu Kelurahan dan Desa) saat itu PPS tidak mau memberikan salinan DPHP yang berisi data nama dan alamat pemilih," kata Aris kepada detikcom, Selasa (15/9/2020).

Apa yang dilakukan seluruh PPS di Kabupaten Mojokerto saat itu, lanjut Aris, melanggar ketentuan pasal 12 ayat (11) PKPU nomor 19 tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada. Pasal tersebut berbunyi 'PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy'.

Sedangkan Pasal 12 ayat (1) berbunyi 'Setelah menerima hasil coklit dari PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10), PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP'.

"Oleh sebab itu, kami instruksikan semua Panwascam menyampaikan saran perbaikan kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Karena saat itu, PKD tetap tidak memperoleh salinan DPHP hingga rekapitulasi di tingkat kecamatan pada 4-6 September 2020," terangnya.

Namun, saran perbaikan yang dilayangkan Panwascam tidak digubris oleh semua PPK di Kabupaten Mojokerto. Menurut Aris, para PPK berdalih menjalankan SE KPU RI nomor 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020. KPU Kabupaten Mojokerto juga menginstruksikan semua PPS dan PPK menjaga kerahasiaan DPHP dari pihak eksternal.

Padahal, Bawaslu merupakan salah satu penyelenggara Pemilu. Hal itu diatur dalam pasal 1 angka 7 UU RI nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Hasil kajian dan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mojokerto, kasus yang ditemukan merupakan pelanggaran administrasi berkaitan dengan tata cara, mekanisme dan prosedur terhadap pasal 12 ayat (11) PKPU nomor 19 tahun 2019," tegasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2