Khofifah Wanti-wanti Jangan Ada Klaster Pilkada di Jawa Timur

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mewanti-wanti agar penerapan protokol kesehatan tidak boleh menurun sedikit pun. Ini untuk mencegah terjadinya klaster Pilkada 2020. Diketahui, Pilkada akan digelar Desember mendatang.

Khofifah juga meminta pihak terkait untuk memperhatikan teknis kampanye hingga proses pemungutan suara secara mendetail. Khofifah ingin di setiap tahapan, seluruh komponen yang terlibat bisa menjaga jarak aman, tidak berkerumun, dan menggunakan masker.

Sedangkan pada pasangan calon, Khofifah berpesan agar melakukan kampanye dengan menyertakan atribut yang bisa mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

"Saya mengimbau para paslon supaya membuat atribut-atribut kampanye yang isinya mengajak untuk patuh pada protokol kesehatan. Seperti ajakan bermasker, cuci tangan dan jaga jarak," kata Khofifah usai memberi ceramah di Apel Dansat TNI di Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya Surabaya (9/9/2020).

Khofifah mencontohkan selama gowes atau bersepeda bersama penyintas COVID-19, atribut yang digunakan sambil berkeliling adalah masker dan kaos yang berisi ajakan 'pakai masker'. Format ini diharap bisa menginspirasi paslon untuk kampanye sekaligus mengajak masyarakat melawan COVID-19.

Baca juga: Calon Kepala Daerah Positif COVID-19 Harus Sembuh Sebelum Ikut Tahapan Pilkada

"Seperti saat saya gowes bersama penyintas COVID-19 tiga minggu terakhir ini, kita terus berkeliling sambil membagi masker dan mengedukasi masyarakat," imbuhnya.

Tak hanya itu, Khofifah menambahkan penggunaan atribut kampanye semacam ini, bisa menjadi momen membangkitkan industri dan UMKM. Terlebih yang bergerak di produksi atribut pilkada.

Khofifah juga melihat potensi ini sangat besar, mengingat Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di 19 Kabupaten atau Kota di Jatim dengan total 19.938.656 pemilih.

Selain itu, Khofifah mengatakan 19 wilayah yang menggelar Pilkada juga merupakan wilayah yang besar. Sehingga, penggunaan atribut protokol kesehatan selama kampanye, bisa menjadi angin segar bagi UMKM di setiap daerah.

Menurutnya, hal ini bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama menjaga perekonomian, namun tidak menurunkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

"Dengan demikian, kita bisa mendapatkan format pilkada yang bisa menyeimbangkan gas dan rem, dimana kesehatan tetap terjaga dan ekonomi khususnya industri atribut bisa berjalan," pungkasnya. (hil/fat)