Pilkada Serentak di Jatim Dimulai, Khofifah Imbau Ingatkan Protokol Kesehatan

Hilda Meilisa - detikNews
Jumat, 04 Sep 2020 18:58 WIB
Tahapan Pilkada Serentak di Jatim Dimulai, Khofifah Imbau Tetap Gunakan Protokol Kesehatan

Hilda Meilisa Rinanda 

Surabaya - Pendaftaran bakal calon bupati wali kota di Pilkada Serentak 2020 telah berlangsung mulai hari ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau seluruh bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah agar ketat menerapkan protokol pencegahan COVID-19.

Khofifah juga meminta, baik paslon dan partai politik yang mengantarkan tidak membawa massa relawan secara besar. Hal ini karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. 

“Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini memang pelibatan massa perlu dipertimbangkan kembali. Risiko penularan menjadi sangat besar jika massa tumpah ruah saat pendaftaran karena dorongan semangat untuk menyukseskan,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (4/9/2020).

Khofifah juga berpesan pada KPU dan Bawaslu Jatim agar terus memantau update zonasi di wilayahnya masing-masing. Hal ini untuk mengkordinasikan pelaksanaan Pilkada, serta menjaga keselamatan warga yang ingin memberikan suaranya.

“Zonasi-zonasi ini menjadi penting. Masing-masing Bawaslu dan KPU Kabupaten Kota harus melakukan update mingguan untuk melihat apakah Kabupatennya ini zonanya kuning, hijau atau merah. Setelah itu cek kecamatan dan desanya. Bisa saja zonasi di kabupaten atau kota termasuk oranye atau merah tetapi kecamatannya hijau atau kuning, begitu pula desa dan kelurahannya,” pesan Khofifah. 

Tak hanya itu, Khofifah menyebut pelaksanaan sistem dan tata cara Pilkada juga patut menjadi perhatian. Pelaksanaan Pilkada nantinya diharapkan tidak akan membuat kerumunan yang bisa membahayakan. 

Untuk itu, fleksibilitas dari KPU dan Bawaslu memiliki peran penting dalam mengatur sirkulasi pemilih di TPS agar semua aman dan kondusif.

“Fleksibilitas waktu pemilihan pasti harus dikomunikasikan ke masyarakat. Pembagian waktu pemilihan itu saya mohon kepada seluruh jajaran Bawaslu dan KPU memberikan opsi jika jam yang ditentukan perlu disesuaikan akibat satu dan lain hal, tetapi jam berahirnya masa pencoblosan tetap tidak berubah,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Khofifah mencontohkan jika pada Pilkada sebelumnya waktu maksimal adalah jam 1. Maka, pada Pilkada kali ini.ditambah dengan pembagian tahapan untuk menghindari penumpukan calon pemilih di dalam TPS. 

Untuk itu, peran identifikasi oleh masing-masing TPS harus terus dijalankan. Khofifah juga mengaku optimis akan pelaksanaan Pilkada yang diikuti 19 Kabupaten dan Kota ini.

Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Jatim mengalami peningkatan sebesar 4,82 poin menjadi 77,68 dalam skala 0 sampai dengan 100. Capaian ini menjadi suatu sinyal bagus guna terselenggaranya Pilkada serentak yang berkualitas pada Desember mendatang.
Gubernur Khofifah (Foto: Hilda Meilisa Rinanda/detikcom)
Surabaya -

Pendaftaran bakal calon bupati wali kota di Pilkada Serentak 2020 telah berlangsung mulai hari ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau seluruh bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah agar ketat menerapkan protokol pencegahan COVID-19.

Khofifah juga meminta, baik paslon dan partai politik yang mengantarkan tidak membawa massa relawan secara besar. Hal ini karena masih dalam situasi pandemi COVID-199.

"Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini memang pelibatan massa perlu dipertimbangkan kembali. Risiko penularan menjadi sangat besar jika massa tumpah ruah saat pendaftaran karena dorongan semangat untuk menyukseskan," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (4/9/2020).

Khofifah juga berpesan pada KPU dan Bawaslu Jatim agar terus memantau update zonasi di wilayahnya masing-masing. Hal ini untuk mengkordinasikan pelaksanaan Pilkada, serta menjaga keselamatan warga yang ingin memberikan suaranya.

"Zonasi-zonasi ini menjadi penting. Masing-masing Bawaslu dan KPU Kabupaten Kota harus melakukan update mingguan untuk melihat apakah Kabupatennya ini zonanya kuning, hijau atau merah. Setelah itu cek kecamatan dan desanya. Bisa saja zonasi di kabupaten atau kota termasuk oranye atau merah tetapi kecamatannya hijau atau kuning, begitu pula desa dan kelurahannya," pesan Khofifah.

Tak hanya itu, Khofifah menyebut pelaksanaan sistem dan tata cara Pilkada 2020 juga patut menjadi perhatian. Pelaksanaan Pilkada nantinya diharapkan tidak akan membuat kerumunan yang bisa membahayakan.

Untuk itu, fleksibilitas dari KPU dan Bawaslu memiliki peran penting dalam mengatur sirkulasi pemilih di TPS agar semua aman dan kondusif.

"Fleksibilitas waktu pemilihan pasti harus dikomunikasikan ke masyarakat. Pembagian waktu pemilihan itu saya mohon kepada seluruh jajaran Bawaslu dan KPU memberikan opsi jika jam yang ditentukan perlu disesuaikan akibat satu dan lain hal, tetapi jam berahirnya masa pencoblosan tetap tidak berubah," imbuhnya.

Gubernur Khofifah mencontohkan jika pada Pilkada sebelumnya waktu maksimal adalah jam 1. Maka, pada Pilkada kali ini.ditambah dengan pembagian tahapan untuk menghindari penumpukan calon pemilih di dalam TPS.

Untuk itu, peran identifikasi oleh masing-masing TPS harus terus dijalankan. Khofifah juga mengaku optimis akan pelaksanaan Pilkada yang diikuti 19 Kabupaten dan Kota ini.

Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Jatim mengalami peningkatan sebesar 4,82 poin menjadi 77,68 dalam skala 0 sampai dengan 100. Capaian ini menjadi suatu sinyal bagus guna terselenggaranya Pilkada serentak yang berkualitas pada Desember mendatang.

(hil/fat)