Soal Inpres Jokowi, Khofifah Sebut Sudah Berseiring dengan Perda Trantibum

Faiq Azmi - detikNews
Kamis, 06 Agu 2020 13:17 WIB
gubernur khofifah
Gubernur Khofifah (Foto: Faiq Azmi/detikcom)
Surabaya -

Presiden Jokowi menerbitkan instruksi yang memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan terkait COVID-19. Sanksi itu berupa kerja sosial hingga denda administratif.

Hal itu tertuang dalam Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Inpres itu diteken Jokowi pada 4 Agustus 2020.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan Inpres dari Presiden Jokowi sudah berseiring dengan Perubahan Perda No 1 Tahun 2019.

"Inpres sudah berseiring dengan Perda No 1 tahun 2019," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi usai acara penyerahan dana bantuan pembinaan desa, Kamis (6/8/2020).

Khofifah menyebut Perda No 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibum) di Jawa Timur saat ini sudah direvisi.

"Sudah berseiring dengan revisi Perda No 1 Tahun 2019 tentang Trantibum di Jatim," jelasnya.

Terkait Inpres Presiden Jokowi yang memuat sanksi, Khofifah menjelaskan di Perda 1 No Tahun 2019 juga memuat sanksi. Menurutnya, diaturnya jenis sanksi dalam pengaturan kegiatan masyarakat tersebut bukan untuk menakut-nakuti, namun sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jatim.

"Tentunya sebelum ada sanksi tegas akan ada sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Namun bila kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah, maka pemberian sanksi bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk menegakkan aturan ini," katanya.

Beberapa waktu lalu Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menyebut dalam Perda Trantibum Jatim akan dikenakan sanksi Rp 50 ribu kepada para pelanggar protokol kesehatan. Namun, sanksi hanyalah opsi terakhir, bila imbauan-imbauan pemerintah tidak diindahkan oleh masyarakat.

"Itu hanya opsi terakhir saja sanksi. Bukan masalah nominal besar kecilnya. Tapi bagaimana kita bisa membuat masyarakat taat terhadap protokol kesehatan," kata Kusnadi usai pengesahan revisi Perda No 1 Tahun 2019 tentang Trantibum di DPRD Jatim, Senin (27/7/2020) lalu.

(fat/fat)