.webp)
"Ya kita ucapkan selamat, Bu Faida sudah dinyatakan memenuhi persyaratan," kata Sekretaris DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, Kamis (30/7/2020).
Menurut Ayub, setiap orang memiliki hak apakah maju lewat jalur independen mau pun lewat jalur partai. Dan hak itu dijamin oleh undang-undang.
"Kan itu memang hasil pembahasan antara dewan dengan eksekutif. Dewan yang merupakan representasi dari parpol memberikan ruang bagi warga negara untuk maju lewat jalur independen. Artinya, partai politik memang memberikan ruang untuk itu," jelas Ayub.
Oleh karena itu, sebagai pengurus partai, Ayub menghargai keputusan Faida untuk maju melalui jalur independen. Sebab semuanya sudah melalui proses.
"Jika semua proses sudah dilalui dan sudah ada keputusan KPU, kita ya menghormati dan menghargai itu," ujarnya.
Parpol sendiri, sambung Ayub, juga memiliki hak untuk mengusung siapa nanti yang akan direkomendasikan untuk maju dalam Pilkada Jember. Sebab Parpol juga merupakan representasi dari rakyat.
"Kita hidup di negara demokrasi. Di negara demokrasi, salah satu cirinya adalah adanya parpol. Hanya paham Khilafah yang menafikkan keberadaan parpol," tandasnya.
Bupati Jember Faida dimakzulkan dewan. Hal itu dipicu beragam kesalahan. Di antaranya membuat susunan kelembagaan yang tidak memiliki nomenklatur. Susunan kelembagaan itu juga tak memiliki dasar hukum, mutasi yang tak prosedural dan lain-lain.
"Contoh di Dinas Peternakan, di situ ada Kasi Kambing. Dasar membuat Kasi Kambing ini apa...? Nggak ada aturan yang menjadi cantolannya. Kemudian di Dinas Perhubungan ada Kasi Haji. Padahal urusan haji bukan ranah pemerintah daerah," terang Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. (fat/fat)
