.webp)
Kerja sama ini disebut menjadi perjanjian konsesi yang pertama. Hal ini karena baru ada satu-satunya BUMD di Indonesia yakni Pemkab Lamongan dan Pemprov Jatim yang mendapat Izin Usaha Pelabuhan.
Pemberian konsesi pengelolaan pelabuhan kepada pihak ketiga ini juga menghapus praktik monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan. Penghapusan monopoli dilakukan melalui pemisahan antara fungsi regulator dan operator.
"Ini memang program yang bagus dengan keterbatasan anggaran negara, kami akan dukung penuh. Kami juga bertransformasi mempercepat perizinan, tapi dokumen yang diajukan harus lengkap," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo di Vasa Hotel Surabaya, Sabtu (25/7/2020).
Tak hanya itu, Agus menyebut di sekitar pelabuhan juga tengah disiapkan kawasan industri. Menurutnya, hal ini baik untuk meningkatkan perekonomian dan membuka banyak lapangan pekerjaan.
"Di pelabuhan disiapkan kawasan industri, kami sangat mendukung. Terlebih, Jatim sangat kondusif untuk investasi karena masyarakatnya terlatih untuk industri. Pelabuhan ini sekarang bertransformasi untuk umum, silakan jalan dan dikembangkan untuk yang lain," paparnya.
"Saya yakin akan luar biasa jika sudah jalan, kesempatan kerjanya luar biasa. Saya harap ada dukungan masyarakat agar kesempatan kerjanya jalan. Kami akan support, jadi saya akan all out untuk mendukung. Kesempatan kerja sangat besar, tinggal kawan-kawan stakeholder di Lamongan bagaimana mengerahkan hal itu untuk ngambil kesempatan," imbuh Agus.
Sebelumnya, naskah kerja sama ditandatangani oleh Kepala UPP Brondong Capt. Abdul Kadir Hayat dengan Direktur PT Lamongan Integrated Shorebase (LIS) Bambang Joko Sulistiyo.
Sementara itu, Komisaris Utama PT LIS, Arif Afandi mengatakan perjanjian ini merupakan suatu peristiwa bersejarah karena bisa menambah retribusi daerah. Arif berharap perjanjian konsesi ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
"Menurut saya ini bagus. Untuk masalah retribusi, ini model yang bagus, karena pemda ndak usah meributkan itu karena sudah menjadi pemilik, istilahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak," tambah Arif.
Selain itu, Arif mengatakan pengembangan pelabuhan juga akan didukung dengan dibangunnya kawasan industri yang berada di seberang pelabuhan. Hal ini diharap mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Sekarang sudah diizinkan 1.500 kawasan industri yang di seberangnya pelabuhan dan sekarang sudah dibebaskan 700 hektar, saya dengar banyak perusahaan atau pabrik yang siap berdiri begitu konsesi ini ditandatangani," pungkas Arif. (hil/iwd)
