.webp)
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro mengatakan pendaftaran calon pasangan akan dimulai pada 4-6 September 2020.
Sementara itu, untuk jadwal kampanye akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember. Gogot menyebut dalam draf PKPU yang sebelumnya telah didiskusikan oleh KPU RI bersama dengan stakeholder terkait, jika nantinya pandemi Corona terus berlanjut, maka akan dilakukan pembatasan dalam hal kampanye.
"Kalau untuk aturan kampanye, sampai saat ini kami menunggu munculnya PKPU terkait dengan kampanye. Sekali lagi karena kondisi saat ini cukup dinamis. Kami optimis penyebaran COVID-19 bisa ditanggulangi. Kalau tidak, kami sudah menyiapkan skenario," ujar Gogot kepada detikcom, Senin (6/7/2020).
"Kampanye dalam bentuk lain itu yang ditiadakan bersama dengan rapat umum. Jadi, kampanye dalam bentuk lain misalnya olahraga, kemudian pagelaran seni, kemudian pertunjukan musik yang melibatkan banyak massa dan rapat umum. Tapi ini masih draf, saat ini kami masih menunggu," ungkap Gogot.
Gogot menegaskan KPU Jatim bersama 19 kota/kabupaten mengaku siap mengelar Pilkada Serentak yang rencananya akan digelar pada 9 Desember nanti.
"Dari sisi anggaran kami sudah ready, baik itu yang disupport APBD maupun APBN. Kemudian dari sisi SDM sudah direkrut PPK, PPS, dan PPDP sudah kami bentuk. Insyallah Jatim sudah siap," kata Gogot
Sementara untuk pengamanan, kata Gogot, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan jajaran Polda Jatim. Pihaknya sempat melakukan pertemuan dengan Polda Jatim untuk menyampaikan kesiapan KPU Jatim dalam pilkada serentak di 19 kota/kabupaten di Jatim.
"Kami juga menyampaikan beberapa hal yang kami rasa perlu mendapatkan back up dari Polda berikut polres dan polsek. Misalnya saat ini verifikasi faktual di 6 Kabupaten/Kota yang ada calon perseorangan," kata Gogot.
Gogot menyampaikan verifikasi faktual yang ada bakal calon perseorangan yakni di Kota Surabaya, Jember, Lamongan, Sidoarjo, Kota Blitar, Mojokerto. Kemudian dilanjutkan dengan coklit (pencocokan dan pemutakhiran data pemilih).
"Terus kemudian ada kegiatan sosialisasi yang memang mau tidak mau melihat kondisi geografi kultur geografis, kondisi kultur masyarakat Jawa Timur yang didekati dengan metode online atau daring yang perlu tatap muka," ungkap Gogot.
Nanti juga dalam hal kampanye yang saat ini dalam masa pandemi Corona. Gogot menyampaikan jika KPU RI saat ini tidak menyebutkan secara detail ketentuan terkait dengan pembatasan jumlah orang dalam kampanye. Namun hanya saja protokol COVID-19 harus ditekankan.
"Kami butuh support dari Polda Jatim tekait perizinan acara, penertiban kegiatan. Intinya begitu," tandas Gogot. (iwd/iwd)
