Beli Alat PCR, RS Ngudi Waluyo Berharap Segera Dilegalisasi Dinkes Jatim

Erliana Riady - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 08:13 WIB
RS Ngudi Waluyo Beli Alat PCR Berharap Segera Dilegalisasi Dinkes Jatim
RSUD Ngudi Waluyo Wlingi beli PCR (Foto: Erliana Riady/detikcom)
Blitar -

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi membeli alat Polymerase Chain Reaction (PCR). Mereka berharap, pengoperasian alat ini segera dilegalisasi Dinkes Pemprov Jatim, agar pasien positif di Kabupaten Blitar lebih cepat tertangani.

Dirut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Endah Woro Utami mengatakan, alat itu dibeli dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Ngudi Waluyo sendiri. Satu unit alat PCR seharga Rp 1,1 miliar diharapkan bisa mempercepat penanganan pasien yang terpapar COVID-19.

"Kami belanja alat PCR ini dari pendapatan BLUD senilai Rp1,1 miliar. Kami menilai penting kita punya alat seperti ini. Karena kalau harus selalu mengirim ke Surabaya, terlalu lama untuk penanganan pasien yang terpapar virus Corona," kata Woro kepada detikcom, Senin (6/7/2020).

Woro memaparkan, dari kalkulasi harga satu unit mesin dibandingkan dengan efektivitas dan efiensi waktu dan anggaran penanganan pasien, memiliki mesin sendiri sangat menguntungkan. Rinciannya, untuk biaya mengirim satu reagen tes swab ke Surabaya membutuhkan dana sekitar Rp 1,8 juta.

"Dengan punya alat sendiri, kami bisa memangkas biaya pemeriksaan satu reagen sampai Rp 1,1 juta," ungkapnya.

Selain itu, dari segi waktu, kalau reagen dibawa ke Surabaya, butuh waktu sekitar dua pekan untuk mendapatkan hasilnya. Dengan punya alat sendiri, lanjut Woro, material genetik virus Corona bisa diketahui hanya 45 menit hingga satu jam saja.

"Di sini kami punya satu dokter ahli mikrobiologi. Dengan satu unit mesin PCR ini kapasitas pemeriksaan bisa sebanyak 48 reagen per hari. Sudah berapa uang itu yang bisa kita hemat," bebernya.

Saat ini, pengoperasian mesin PCR itu masih dalam tahap uji coba bagi internal pegawai rumah sakit saja. Spek mesin juga sudah sesuai dengan standart yang ditetapkan WHO.

Woro mengaku, pihaknya telah berkirim surat ke Dinkes Pemprov Jatim untuk visitasi sekaligus melegalisasi pengoperasian mesinnya. Karena itu tahapan akhir, agar hasil pemeriksaan mesin bisa disampaikan jika sudah ada izin operasional.

"Hasil yang cepat didapat, akan mempercepat pemutusan rantai penyebaran dan penularan virus Corona. Janjinya sih 5 hari, semoga saja cepat direspon pihak provinsi," pungkasnya.

Tonton video 'Jokowi Soroti Penolakan Rapid Test-PCR Corona Oleh Warga':

(fat/fat)