.webp)
Dari pantauan detikcom, belasan wali murid tersebut melakukan orasi sebagai bentuk ketidakpuasan dengan penggunaan Surat Keterangan Domisili pada PPDB SMP. Mereka juga membawa sejumlah poster yang bertuliskan antara lain 'Wakil Rakyat Harus Peduli Pendidikan, Kehidupan sudah sulit pendidikan jangan dipersulit'
"Tidak sesuai, sedangkan kita datang ke Kepala Sekolah minta data domisili tidak dikasih. Harapan kami dan imbauan kami, minta tolong ada sekolah tapi kita tidak bisa menikmati, jangan orang yang jauh menikmati," kata Indah Sutoko salah satu wali murid saat aksi di DPRD Kota Surabaya, Kamis (2/7/2020).
Namun, aksi demo tidak berlangsung lama. Anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi D yang membidangi pendidikan segera menemui mereka dan menampung semua aspirasi para pendemo.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah bersama dengan anggota lain yakni Akmarawita Kadir dan Hari Santosa menemui dan menampung aspirasi mereka.
"Saya menerima cukup baik aspirasi bapak ibu. PPDB ini, sistem zonasi baru tahun kedua. Kita tahu saat ini masa pandemi semua pada keterbatasan. Termasuk niat kita ingin berkomunikasi harus via WA," ungkap Khusnul.
Dalam kesempatan tersebut, Khusnul juga menyampaikan jika Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah menyediakan sepuluh nomor online yang bisa diakses oleh wali murid untuk melakukan pengaduan.
"Kami menerima masukan ini, nanti akan kami rapatkan pada siang hari ini,"tandas Khusnul. (Deny Prastyo Utomo/iwd)
