.webp)
Wisata Gunung Bromo di tengah pandemi Corona mulai dibahas. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) menyebut pembukaan menunggu keputusan masing-masing bupati di empat kabupaten.
Kepala BB TNBTSB John Kennedie mengatakan, pembukaan akses wisata Gunung Bromo masih menunggu kesiapan empat daerah yang ada di sekeliling taman nasional.
Mengingat empat kabupaten yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan, tak ada yang berstatus zona hijau COVID-19.
"Dari empat kabupaten belum ada yang masuk zona hijau COVID-19. Jadi, fluktuatif sekali zona ini, kita menunggu rekomendasi dari empat bupati, kalo kuning oke. Tapi karena saya tutup dasarnya adalah rekomendasi dari Bupati, nanti kita buka, juga rekomendasi dari empat bupati," tutur John usai rapat koordinasi pada Kamis (2/7/2020).
Menurut John, pihaknya tak mau mencampuri keputusan masing-masing empat daerah dalam membuka wilayahnya untuk menuju kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Mengingat bila daerah tersebut merupakan zona oranye dan merah akan berisiko jika akses wisata dibuka.
Tonton video 'Menteri LHK: 29 Taman Nasional dan Wisata Alam Dibuka Bertahap':
"Rekomendasi itu keluar tergantung bupati, saya tidak bisa mengintervensi. Tapi hasil rapat ini akan saya sampaikan ke bupati dan nanti, bupati mengeluarkan rekomendasi. Apalagi nanti zonanya bukan zona kuning, kita tidak berani," terangnya.
Namun berdasarkan rapat koordinasi digelar bersama empat daerah tersebut, John menyebut bila keempat bupati mengisyaratkan kesepakatan untuk membuka akses wisata ke Gunung Bromo.
Meski demikian, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dan persetujuan dengan tanda tangan masing-masing bupati tersebut.
Baca juga: Gunung Bromo Kapan Dibuka untuk Wisatawan? |
"Saya menutup itu, dasarnya dari rekomendasi empat kabupaten. Jadi menunggu empat kabupaten. Semua ingin dibuka, empat kabupaten itu," ucap John.
"Tadi Bupati Malang tidak datang langsung, (Bupati) Lumajang sudah tanda tangan, dibuka itu setelah ada rekomendasi dari bupatinya. Nanti, hasil kesepakatan akan kita tanda tangan ke bupatinya. Bupati itu melakukan pertimbangan-pertimbangan, berani atau tidak karena kesehatan nomor satu," tutupnya.
