.webp)
Namun, Windhu menyoroti perpanjangan ini harus dengan pengendalian peraturan yang tegas. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair ini menyebut dengan aturan tegas pencegahan COVID-19, angka penularan diharap bisa ditekan.
"Bagaimana seharusnya? Teruskan transisinya, belum boleh dihentikan. Tetap transisi tapi jangan seperti kemarin. Yang harus dilakukan pengendalian peraturan, harus dengan aturan ditambahi sanksi dan ditegakkan bukan cuma di atas kertas," kata Windhu di Surabaya, Selasa (23/6/2020).
Windhu menambahkan ada harapan jika kasus bisa turun ketika Surabaya, Sidoarjo dan Gresik memperpanjang masa transisi new normal. Hal ini berdasarkan hitung-hitungan kurva epidemi pada 17 Juni, rate of transmission (Rt) atau angka penularan menunjukkan di bawah satu.
Sebelumnya pada tanggal 12 hingga 16 Juni, Rt di Surabaya Raya tepat di angka satu. Bahkan periode 11 Juni ke belakang justru di atas satu.
"Jadi 17 Juni mulai di bawah satu. Belum (bisa) dilihat hari-hari ini Rt-nya. Kalau sampai 30 Juni berhasil konsisten, 1 Juli bisa masuk ke new normal tapi tetap dengan protokol kesehatan," imbuhnya.
Namun, Windhu menyoroti perkembangan di masyarakat. Terlebih di Surabaya, dirinya kerap menemui banyak masyarakat yang masih berkerumun tanpa physical distancing dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19 seperti menggunakan masker.
"Kenyataannya di jalan masih ada yang tidak pakai masker, kumpul-kumpul tidak ada jarak," ungkapnya.
Kendati demikian, Windhu ingin apapun keputusan pemerintah daerah nanti, bisa memiliki tindakan tegas bagi masyarakat yang melanggar. Kendati selama ini, Windhu menilai Perwali Surabaya masih belum cukup tegas.
"Saya kepengennya apapun, mau diperpanjang atau tidak yang penting kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan itu tetap harus dikontrol, dikendalikan dengan tegas dan ketat oleh pemerintah daerah," paparnya.
"Itu tentu mestinya melalui aturan, salah satunya perwali. Cuma perwalinya sama dengan PSBB yang tidak menggigit. Tidak membuat orang takut melanggar atau jera ketika melanggar lagi. Malah di Gresik dan Sidoarjo ada dendanya. Perwali Surabaya malah ndak ada," lanjut Windhu.
Windhu menyayangkan peraturan yang kurang tegas ini membuat masyarakat menjadi menyepelekan protokol pencegahan COVID-19.
"Artinya masyarakat kan melihat seperti itu menganggap bahwa masa transisi itu ndak ada masa transisi, mereka menganggap seperti biasa, bukan new normal. Justru menganggap zaman normal seperti tidak ada COVID-19," pungkasnya (iwd/iwd)
