.webp)
"Saya berkesempatan melihat langsung pak Wagub Emil Dardak turun ke kantor desa di Sidoarjo, tanpa membawa rombongan dan acara seremonial, memastikan langsung bagaimana pelaksanaan penyaluran bansos yang berlapis-lapis sumbernya serta menjawab langsung keluhan-keluhan dan curhat dari perangkat desa. Penyaluran ini terkoordinasi dan supervisi penyaluran bansos juga dilakukan secara intensif," kata Adam, Rabu (10/6/2020).
Adam menjelaskan Wagub Emil turun langsung ke RT dan RW di Surabaya untuk mengecek bansos provinsi. Adam berharap masyarakat bisa memperoleh informasi utuh terkait bansos. Ia juga berharap jangan sampai ada pihak yang memperkeruh suasana dengan melontarkan kritik yang salah alamat.
"Kenyataannya Pemprov merancang bansos dengan sangat hati-hati, karena tantangannya berat, masyarakat yang terdampak sangat banyak dan pendataan itu bukan perkara sederhana. Kalau tidak pernah bicara hati ke hati dengan ketua RT, RW dan Kades, mungkin tidak tahu betapa sulitnya melakukan verifikasi dan validasi, apalagi dalam waktu yang sedemikian singkat di tengah beratnya tekanan hidup masyarakat," jelas anggota legislatif dari dapil Sidoarjo ini.
Menurut Adam setelah kunjungan Wagub Emil, terdapat kejelasan bahwa besaran nominal bantuan Pemprov yang dibuat setara dengan nilai nominal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keputusan yang bijak.
Pemprov dinilai dapat menjaga rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan inti pangan secara layak. Pemprov juga membuka ruang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat terdampak di Jatim yang belum dapat disentuh bansos Kemensos dan BLT Dana Desa. Saat ini, lebih dari 1 juta keluarga di Jawa Timur mendapatkan bansos dari Pemprov Jatim.
Terkait adanya kabar keterlambatan bansos, Adam menjelaskan bahwa pendataan bansos harus satu pintu, yaitu melalui Pemkab dan Pemkot. Jika dijalankan sendiri akan berpotensi tumpang tindih. Adam juga mengapresiasi koordinasi erat Wagub dengan kadinsos se-Jatim.
"Saya mengikuti betul prosesnya. Pemkab dan Pemkot tentu tidak bisa merampungkan data penerima bansos Pemprov kalau belum menyelesaikan bansos tunai Kemensos dan BLT Dana Desa. Wagub sempat menunjukkan grup WA yang dibuatnya bersama kadinsos dan Pusdatin Kemensos, menurut saya sudah tepat karena dengan turut mengawal pendataan bansos Kemensos, maka proses bansos Pemprov otomatis akan bisa dilakukan," pungkas Alumnus Unesa ini.
(fat/fat)
