Sebab, penyelenggaraan Pilkada tahun ini bakal menggunakan alat pelindung diri (APD) serta berbagai syarat protokol kesehatan. Maka dari itu, Bawaslu Ponorogo yang sebelumnya menganggarkan Rp 11,5 miliar, kini mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp 12,8 miliar.
"Perubahan anggaran dari Rp 11,5 miliar itu kita lakukan optimalisasi hasilnya ada Rp 600 juta. Kemudian untuk memenuhi APD bagi para Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sekitar Rp 1,9 miliar. Pemkab setidaknya menyediakan Rp 1,3 miliar untuk tambahan," tutur Ketua Bawaslu Ponorogo Muhammad Syaifulloh saat ditemui di kantornya, Jalan Trunojoyo, Rabu (10/6/2020).
Ketua Bawaslu Ponorogo yang akrab disapa Gus Coy merinci, dana Rp 1,3 miliar tersebut juga bakal digunakan untuk menyesuaikan gaji para PTPS. Sebab, ada penambahan jumlah TPS dari sebelumnya 1.750 ditambah 455 menjadi 2.205 TPS.
"Karena tambahan TPS, Bawaslu juga menyesuaikan," terang Gus Coy.
Pun selain itu, kegiatan pertemuan bimtek serta sosialisasi diadakan sesuai dengan protokol kesehatan. Pengelolaan kegiatan yang sebelumnya pertemuan bimtek, sosialisasi dikurangi hasilnya optimalisasi tadi. Termasuk adanya tambahan APD, seperti face shield, masker, hand sanitizer serta thermo gun untuk 21 Panwascam. Serta penambahan honor pada PTPS yang ditambah jumlah TPS-nya.
"Ada fasilitas pengganti pulsa untuk rapat zoom kepada penyelenggara paling bawah yang tidak punya kantor seperti pengawas desa dan PTPS. Kemudian kita usulkan honor untuk Panwascam tambah 1 bulan. Dari sebelumnya 11 bulan jadi 12 bulan," imbuh Gus Coy.
(sun/bdh)