.webp)
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba meminta Pemkot Surabaya membuka diri dan membuka komunikasi dengan pihak lain untuk menambah tenaga medis. Ini untuk mengatasi kasus COVID-19 di Surabaya.
Camelia mengaku rapid test massal yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah tidak lagi efektif jika terus dilakukan. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
"Pertama, kita tidak siap melakukan rapid test massal dengan protokol kesehatan. Orang-orang yang akan dilakukan rapid test itu diangkut dengan mobil (secara) gerombolan dan tidak menerapkan physical distancing," kata Camelia saat dihubungi detikcom, Kamis (4/6/2020).
"Kedua, ketika banyak hasil rapid test yang reaktif, kita tidak punya cukup ruang untuk isolasi, semua overload. Mereka disuruh isolasi mandiri yang sangat tidak efektif," ungkapnya.
Menurut Habiba, Pemkot Surabaya harus membuka diri terhadap berbagai pihak, seperti perguruan tinggi yang fokus kesehatan, terkait penambahan tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di puskesmas dan rumah-rumah sakit rujukan.
"Yang harus dilakukan, pemkot harus membuka diri, melakukan komunikasi dengan pihak perguruan tinggi, fakultas kedokteran misalnya, untuk meminta bantuan mahasiswa fakultas kedokteran untuk menambah nakes kita. Nakes kita juga sudah kewalahan, mereka ini sudah berguguran," ungkapnya.
Wanita yang akrab dipanggil Ning Biba ini mengungkapkan informasi dari hasil rapat dengan bagian pemerintahan Pemkot Surabaya, ada ASN yang sudah berguguran, bahkan ada yang kritis terkait kasus COVID-19.
"Sudah banyak PNS kita ini yang berguguran. Tadi kita selesai rapat dengan bagian pemerintahan. Ternyata di Dispendukcapil ada satu yang meninggal, Cipta Karya ada satu meninggal. Sekarang saat ini ada yang lagi kritis pegawai Kelurahan Perak Timur sehingga di-lockdown," tandasnya.
Atas dasar tersebut, Ning Biba kembali menegaskan pihaknya menyarankan pemkot membuka komunikasi dengan pihak lain untuk penanganan kasus COVID-19 di Surabaya.
"Ini artinya apa, bahwa pemerintah sudah tidak mampu menangani terkait COVID-19 ini, kita harus membuka diri, kita harus mengakui butuh tenaga, butuh uluran tangan dari beberapa pihak dan stakeholder di Surabaya," ujarnya.
Seharusnya, tambah dia, pemkot tidak hanya meminta bantuan alkes dan APD. Namun juga tenaga medis untuk diperbantukan di puskesmas dan rumah sakit. Apalagi dirinya sering mendapat pengaduan dari masyarakat terkait lurah dan camat yang tidak terlihat di lapangan dalam penanganan COVID-19.
"Banyak dipertanyakan oleh masyarakat, ke mana perangkat kelurahan dan kecamatan, tidak turun di lapangan. Mereka pasti khawatir dan takut. Kenapa? Seorang Wawali saja kena ODP, gara-gara nyambangi kampung yang tadinya negatif, ternyata diralat sekarang melakukan isolasi mandiri," tegasnya.
"Berarti apa, tidak ada jaminan kesehatan, perlindungan alat APD yang standar yang disediakan oleh pemerintah kota. Seandainya Wawali berkunjung dia menggunakan APD, melakukan protokol kesehatan, saya yakin tidak terkena itu. Dan ini fatal, hasilnya yang tadi negatif diralat menjadi positif. Pemkot jangan main-main terkait dengan nyawa masyarakat kita," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyandang status ODP setelah mengunjungi 15 warga Kedungturi yang pulang dari karantina. Warga ini dikarantina setelah reaktif saat mejalani rapid test massal. Ternyata 5 dari 15 warga yang dikunjungi Whisnu berstatus positif COVID-19.
Ketidaktahuan Whisnu berasal dari ralat yang dikeluarkan Puskesmas Kedungdoro bahwa 5 dari 15 warga berubah status menjadi positif COVID-19. Atas statusnya tersebut, Whisnu menjalani isolasi mandiri dan melakukan tes swab hari ini.
