.webp)
Jawa Timur masih menjadi wilayah tertinggi di Indonesia dalam sebaran kasus positif COVID-19. Hanya dalam beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, terdapat 451 kasus baru.
Tambahan 451 kasus positif ini tersebar di 18 kabupate/kota di Jatim. Di Surabaya (311 kasus), Sidoarjo (57 kasus), Gresik (27 kasus), Kota Pasuruan (2 kasus), Kota Blitar (1 kasus), Kabupaten Kediri (1 kasus), Kota Batu (2 kasus), Nganjuk (4 kasus), Kota Probolinggo (1 kasus), Magetan (1 kasus), Kabupaten Mojokerto (2 kasus), Lamongan (2 kasus), Bangkalan (2 kasus), Kabupaten Malang (1 kasus), Kota Malang (3 kasus), Tuban (1 kasus), Kabupaten Probolinggo (31 kasus) dan Bojonegoro (2 kasus).
Kenapa bisa terjadi? Pakar Kesehatan Masyarakat dan Ahli Epidemiologi FKM Unair, Windhu Purnomo menjelaskan pusat data yang ada di Jakarta dan diumumkan oleh Juru Bicara penanganan Corona Achmad Yurianto tidak lengkap sebagai kasus peningkatan dan penurunan real time. Karena kasus yang diumumkan bisa saja sudah terjadi di beberapa hari lalu, karena ada keterlambatan.
"Penyebabnya bukan karena mendadak penularan kasus baru tiba-tiba naik pesat, tidak . Itu sebetulnya beberapa lab di Surabaya, salah satunya ITD Unair itu utang hasil yang belum dilaporkan selama tiga hari, tanggal 18, 19 dan 20 Mei. Hutangnya itu sekitar 488 kalau ga salah. Jadi tanggal 18 ITD ndak melaporkan apa-apa padahal dia sudah punya kasus positif sekitar 140 tapi belum dilaporkan, ditumpuk dulu, tanggal 19 ada 190-an ditumpuk dulu, tanggal 20 ada 190-an juga," jelas Windhu saat dihubungi detikcom, Jumat (22/5/2020).
Sebetulnya, pada Kamis (21/5) yang dilaporkam sekitar 200 kasus. Lainnya merupakan utang yang menumpuk karena keterlambatan melaporkan dan tes, maka bukan tiba-tiba kasus memuncak.
"Memang kasus Jatim atau secara umum masih naik. Tapi tidak sedrastis kemarin itu. Penumpukan yang belum dilaporkan tiga hari sebelumnya itu yang mengagetkan, tapi Jubir pusat juga tidak menjelaskan kenapa begitu, sehingga rakyat ada yang panik," katanya.
Seharusnya di Indonesia seperti di luar negeri, dimana saat tes PCR hasilnya tidak lama, hanya 5 jam sudah ada hasil. Masalahnya, kata Windhu, di Indonesia kapasitas lab terbatas. Terlebih di ITD dan BBPKL reagennya sempat habis.
Sebab, yang diperiksa lebih banyak dari pada kapasitas lab. Contohnya, yang diswab 100, lab hanya bisa memeriksa 50 sisanya 50 dilakukam pada hari berikutnya. Artinya banyak hasil pemeriksaan yang tidak bisa diumumkan secara real time, terlambat tiga sampai tujuh hari.
"Di Indonesia yang diumumkan sekarang itu sesungguhnya mungkin adalah sudah diperiksa empat hari yang lalu, seminggu yang lalu dan kalau ada penumpukan ya numpuk banyak. Pernah Surabaya dilaporkan nol, apakah nol itu memang betul nol tidak ada penularan, tidak. Itu karena pada beberapa hari terakhir lab tidak bekerja karena reagen habis," ujarnya.
Windhu mengatakan jika membaca hasil yang diumumkan jubir penanganan Corona pusat harus hati-hati. Karena ada peningkatan dan penurunan kasus secara drastis.
Menurutnya, hal itu tidak menggambarkan apa yang terjadi sesungguhnya, karena terdapat keterlambatan. Dari sudut para publik health atau epidemiologi tidak bisa melihat data per hari berdasarkan laporan.
"Kita punya kurva epidemiologi, yang seharusnya bisa dilihat itu adalah kurva epidemiologi adalah kasus-kasus harian bukan berdasarkan tanggal pengumuman. Tapi tanggal ketika orang positif pertama kali mengalami gejala itu di setiap daerah punya datanya. Seharusnya itu yang dilaporkan secara nasional, harusnya itu. Jumlah kasus perhari/per waktu on set, bukan per waktu yang dideclare seperti sekarang ini," pungkasnya.
