Bupati Pacitan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Purwo Sumodiharjo - detikNews
Jumat, 15 Mei 2020 02:58 WIB
Bupati Pacitan Indartato
Bupati Pacitan Indartato (Foto: Purwo Sumodiharjo)
Pacitan -

Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan mendapat tanggapan beragam. Bupati Pacitan Indartato menilai kebijakan itu dilakukan pada waktu yang kurang tepat. Yaitu saat beban masyarakat kian berat menyusul pandemi COVID-19.

"Karena rakyat sedang butuh bantuan seperti ini karena ada (wabah) COVID-19. Rakyat semua kan sambat (mengeluh)," katanya berbincang dengan detikcom, Kamis (15/5/2020) petang.

Memang, lanjut Pak In, sebagai bagian dari pemerintahan pihaknya harus ikut melaksanakan kebijakan tersebut. Hanya saja karena dampaknya dipastikan terasa berat bagi masyarakat, Indartato mengharapkan presiden meninjau kembali keputusan itu.

"Kalau menurut saya (seharusnya) ditinjau kembali. Artinya menanti situasi normal. Karena sekali lagi rakyat sedang susah," tandasnya.

Dituturkan, pascawabah Corona banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Pun sektor ekonomi yang semula menjadi menopang kehidupan banyak orang mendadak lesu. Sementara pada saat bersamaa pengeluaran mereka bertambah untuk membayar iuran BPJS.

"Jadi ada sekitar 86 ribu kepala rumah tangga kita yang paling terdampak. Mereka itu yang (ekonominya) paling bawah. Demikian juga yang kehilangan pekerjaan sudah barang tentu bingung juga," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah meneken Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Perpres itu menyebutkan kenaikan iuran BPJS kesehatan akan berlaku mulai 1 Juli 2020. Adapun besaran iuran setelah dinaikkan:

1. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000;
2. Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000;
3. Kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 35.000, baru akan berlaku 2021.

(iwd/iwd)