Tolong, Pak Presiden, Tangkap Penjual Telur Breeding agar Harga Stabil

surat ke presiden soal pengusaha nakal yang menggelontorkan telur breeding ke pasar basah — Foto: Erliana Riady/detikcom

Blitar -

Asosiasi peternak layer Blitar berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Mereka meminta Presiden menangkap pengusaha nakal yang menggelontorkan telur breeding ke pasar basah karena Satgas Pangan dinilai tidak bekerja maksimal.

Beredarnya telur breeding, baik yang infertil (telur tertunas) maupun HE, di pasar membuat harga telur peternak layer anjlok di kisaran Rp 14.500-16.000 per kg. Harga ini jauh dari harga pokok produksi (HPP) sebesar Rp 18 ribu per kg. Kondisi ini terjadi sejak akhir April dan masih berlangsung hingga saat ini.

Ketua Asosiasi Paguyuban Peternak Rakyat (PPR) Sukarman menyatakan mereka merasa berbagai upaya menekan peredaran telur breeding di pasar tak membuahkan hasil. Karena itu, diputuskan berkirim surat kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri menindak tegas pengusaha dan penjual telur breeding ini.

"Kami sebenarnya sudah langsung mengkomunikasikan dengan staf Kementan. Tapi mentok di kewenangan penindakan, karena ini bukan ranah mereka. Sampai saya diminta menulis surat ke tiga Kementerian. Jadi kami pikir langsung ke Pak Presiden saja biar beliau yang langsung memerintahkan," kata Sukarman, yang juga Ketua Koperasi Blitar Putra (KPB), kepada detikcom, Kamis (14/5/2020).

Sukarman juga mengaku telah melaporkan masalah ini ke Satgas Pangan. Namun, sampai hampir dua bulan berjalan, dirinya belum mendapat kabar menggembirakan dari laporan yang telah disampaikannya.

Dalam surat no 097/KPB/U/2020, para peternak meminta Presiden memerintahkan Kapolri menindak tegas penjual telur HE dan infertil serta mencabut izin perusahaan yang memproduksinya. Permintaan ini berdasarkan SE Kementan Nomor 2804/PK.420/F/04/2017 tentang Larangan Peredaran Telur Breeding untuk Konsumsi.

Surat untuk Presiden ini juga ditembuskan kepada Menko Ekuin, Mentan, Kasatgas Pangan, Gubernur Jatim, dan Bupati Blitar.

Sementara itu, dalam Permentan No 32/Permentan/PK.230/2017 diatur tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Dalam Bab III pasal 13 disebutkan pelaku usaha integrasi, pembibit GPS, pembibit PS, pelaku usaha mandiri, dan koperasi dilarang memperjualbelikan telur tertunas dan infertil sebagai telur konsumsi.

"Kalau dibiarkan, kolaps semua kami peternak rakyat ini, Mbak. Dalam kondisi sekarang, kami masih mampu bertahan. Tapi ya nggak lama," tandasnya.

Sebelum peternak layer berkirim surat ke Presiden yang dikirimkan Rabu (13/5), Sukarman mengaku telah mengeluhkan kondisi ini sampai ke tingkat Provinsi Jatim. Dan provinsi juga telah melakukan kunjungan untuk melihat langsung kondisi peternak layer di Blitar.

"Kalau di Blitar, kami jarang menemukan telur breeding di pasar basah. Karena sini sentranya telur konsumsi. Tapi Dinas Peternakan Jatim kemarin pas ke sini itu cerita. Pada Maret 2020, dilaporkan ada 27 juta DOC dikeluarkan pabrik ke peternak. Tapi, pada April, itu hanya 6 juta. Ke mana ini yang 21 juta ini ke mana?" ungkapnya penuh tanda tanya.

Data itu, lanjutnya, hanya untuk wilayah Jatim saja. Jika dikalkulasi, telur breeding yang seharusnya untuk ditetaskan menjadi DOC atau infertil itu seberat 101 ton telur konsumsi. Telur tak layak konsumsi itu, menurut Sukarman, pernah ditemukan di wilayah Batu, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Jombang.

"Jadi tolong, Pak Jokowi, kami mohon segera atasi masalah ini. Biar kami bisa terus bertahan... lindungi kami, Pak Presiden," pungkas Sukarman penuh harap.

Halaman 1 2

Selanjutnya