.webp)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo Jamus Kunto membenarkan PNS yang meninggal tersebut berstatus PDP karena memiliki salah satu gejala.
"Hasil tes yang bersangkutan belum keluar. Tapi, sesuai protap COVID-19, pasien dengan salah satu gejala yang ditentukan akan dikategorikan sebagai PDP," jelas Jamus kepada detikcom, Kamis (16/4/2020).
Jamus menjelaskan yang bersangkutan memiliki riwayat sakit jantung dan hipertensi serta sudah menjalani isolasi di RS Soedono, Madiun.
"Ini kami masih menunggu hasil tes yang sudah dilakukan dan sebagai antisipasi kami lakukan tracing terhadap yang bersangkutan selama 14 hari terakhir," imbuh Jamus.
Sejak Magetan jadi kawasan merah, Jamus mengaku sudah memerintahkan yang bersangkutan bekerja dari rumah.
"Namun masih ada kemungkinan yang bersangkutan sekali waktu berkunjung ke kantor (UPT Babadan) atau mungkin di antara teman kantor ada yang besuk waktu yang bersangkutan sakit. Ini kami akan data dan kami koordinasikan dengan Satgas COVID-19 Ponorogo melalui Kadinkes," papar Jamus.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni menambahkan pihaknya akan menutup kantor UPT PU Babadan selama 14 hari.
"Sebagai bentuk kehati-hatian, kantor UPT PU Babadan dan seluruh pegawainya ditutup dan diliburkan untuk isolasi mandiri selama 14 hari," kata Ipong.
Selain itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kepada semua pegawai UPTD PU Babadan serta melakukan penyemprotan disinfektan.
"Besok kami akan lakukan penyemprotan di sana. Selanjutnya akan kami lakukan pemeriksaan semua pegawai UPT PU Babadan," tukas Ipong.
Namun, lanjut Ipong, hingga saat ini beruntung tidak ada satu pun pegawai UPT PU Babadan yang menunjukkan gejala.
"Tapi tetap akan kami cek satu per satu karena mereka juga sudah lebih dari 14 hari tidak ketemu dengan yang bersangkutan," pungkas Ipong. (iwd/iwd)
