5.000 Kartu Penyangga Ekonomi Disiapkan untuk Warga Trenggalek Terdampak Corona

Adhar Muttaqien - detikNews
Kamis, 02 Apr 2020 20:34 WIB
corona trenggalek
Warung di Trenggalek yang tutup (Foto: Adhar Muttaqien)
Trenggalek -

Pemkab Trenggalek tengah menyiapkan 5.000 Kartu Penyangga Ekonomi (KPE) bagi kelompok rentan di masa tanggap darurat virus corona. Apa saja kegunaannya?

Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin mengatakan KPE tersebut akan berisi uang elektronik senilai Rp 100 ribu yang bisa digunakan penerima untuk berbelanja kebutuhan pokok. Selain itu penerima juga akan mendapatkan bantuan berupa 5 kilogram beras.

Rencananya, penerima manfaat KPE akan diambilkan dari kelompok masyarakat rentan yang terdampak langsung akibat pemberlakuan tanggap darurat virus corona dan social distancing. Di antaranya pedagang asongan sekolah, warga miskin, disabilitas, hingga pekerja informal hingga beberapa sopir.

"Kami gugus tugas sosial ekonomi mendapatkan data awal setidaknya terdapat 1.154 pedagang asongan di sekitar sekolah yang terdampak, 699 orang miskin yang belum masuk data terpadu butuh jaminan hidup, 51 disabilitas tuna netra yang berketrampilan memijat terdampak, 570 pekerja informal," kata Arifin Kamis (2/4/2020).

Juga ada 54 IKM dengan rata-rata 10 pegawai terdampak, 445 pedagang area wisata, 80 orang pokdarwis, 110 pedagang sekitar alun-alun, 896 UMKM dan 102 sopir harian yang terdampak.

"Kartu Penyangga Ekonomi ini kami kerjasamakan dengan bank pemerintah,sehingga nanti bisa dibelanjakan di merchant yang telah bekerjasama," ujarnya.

Saat ini tim gugus tugas masih terus bergerak untuk melakukan proses pendataan terhadap masyarakat yang menerima imbas ekonomi akibat wabah Covid-19.

"Penerima kartu akan dapat manfaat selama tiga bulan, atau masa recovery akibat pandemi wabah corona dinyatakan selesai," imbuhnya.

Arifin menjelaskan gelontoran bantuan itu diambilkan dari dana gotong royong yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Basznas) Trenggalek. Saat ini anggaran siap pakai yang dikelola Baznas mencapai Rp 631,8 juta.

Arifin menjelaskan dengan penggunaan dana gotong royong itu, pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyisiran anggaran APBD guna dialihkan penggunaannya untuk penanganan Covid-19 ini.

"Anggarannya tidak harus menunggu perubahan APBD, karena sudah ada petunjuk dari pemerintah pusat, diperbolehkan," ujarnya.

Arifin menambahkan anggaran yang dinilai layak untuk alihkan antara lain perjalanan dinas, Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT).

(iwd/iwd)