.webp)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan dana yang saat ini telah tersedia dan ready sebesar Rp 264 miliar. Ia mengaku, dana tersebut masih kurang untuk membantu sektor yang terdampak.
"Jadi dana itu masih membutuhkan tambahan lagi agar kita dapat melakukan berbagai program yang terkait dengan social safety net, cash for work maupun intervensi terhadap pelaku UMKM yang terdampak," kata Khofifah di Grahadi, Senin (30/3/2020).
"Sekarang, konsolidasi datanya sedang dilakukan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendeteksi keluarga rentan, hampir miskin atau yang sudah miskin. Kordinasi kita dengan BPS dan Dinas Sosial," lanjutnya.
Sementara Wagub Emil Elestianto Dardak membeberkan ada minimal 5 sektor yang terdampak mulai dari sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan sektor akomodasi makanan minuman. Estimasi warga yang terdampak bingga 3,88 juta jiwa.
Emil mengaku data terkait estimasi jumlah tenaga kerja yang terdampak tersebut akan terus dimatangkan sesuai sektor masing-masing. Namun demikian, sebagian dari data tenaga kerja yang terdampak itu sebagian telah masuk dalam Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT).
"Ada yang sudah tercover dalam BPNT dan ada yang belum. Kami akan mematangkan kebijakan apa terhadap yang belum tercover dalam BPNT," jelas Emil.
BPS, lanjut Emil, telah membedah angka pekerja sektor formal, informal serta yang bekerja untuk orang lain. Sebelumnya, DPRD Jatim dan Pemprov telah membahas anggaran terkait penanganan Covid-19 ini. Termasuk di antaranya ialah penanganan dampak sosial ekonomi.
"Jadi dana Rp 264 miliar sekian berasal dari anggaran kunker DPRD Jatim, lalu pemangkasan program yang kurang urgent, hingga acara meeting dan sosialisasi," pungkasnya. (iwd/iwd)
