59 Warga Positif, Pemprov Jatim Dinilai Lambat Tangani Corona

Faiq Azmi - detikNews
Kamis, 26 Mar 2020 18:36 WIB
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono (Foto: Faiq Azmi)
Surabaya -

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono menilai Pemprov Jatim masih lambat dalam menangani penyebaran virus corona. Pemprov dinilai hanya melakukan aksi yang kurang jelas.

"Jadi Pemprov Jatim ini lambat sekali terus terkesan hanya mencari action-action yang arahnya nggak jelas. Kalau sekadar penyemprotan, masyarakat bisa. Bahkan kami dari partai sudah perintahkan 38 kabupaten/kota untuk melakukan penyemprotan mandiri tanpa disuruh gubernur," kata Artono kepada detikcom, Kamis (26/3/2020).

Artono bahkan menuntut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk rakyatnya. Kebijakan yang paling tepat untuk warga Jatim saat ini, menurut Artono, ialah me-lockdown seluruh Jawa Timur.

"Jatim harusnya sudah lockdown parsial karena sudah masuk (virusnya). Gubernur harus berani demi rakyatnya. Tempat-tempat lain pemimpinnya sudah berani melakukan itu," tegasnya.

Artono juga menyayangkan keputusan Presiden RI Joko Widodo yang masih belum memerintahkan lockdown, meski kondisi saat ini semakin memburuk.

"Tambah parah, kasihan orang tua yang imunnya nggak kuat itu aduh pasti kena virus makin parah terus mati, karena dia sudah membawa penyakit bawaan. Bahkan termasuk anak dewasa yang punya riwayat penyakit itu juga rentan terhadap virus ini gitu. Apakah mereka kita biarkan mati gitu? kalau memang tujuannya supaya mereka mati ya lain lagi masalahnya," jelasnya.

Politisi PKS ini menyarankan Pemprov untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jatim selagi menerapkan lockdown. Apalagi ada dana-dana darurat yang bisa dicairkan.

"Ada dana yang bisa dicairkan, bisa dari dana makan-minum kita (anggota DPRD Jatim) reses, karena sekarang gak boleh reses. Ada juga seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai)," terangnya.

"BLT saja bisa cair tanpa ada ancaman yang menyerang rakyat. Lha sekarang ancaman nyata menyerang, harusnya bisa mencairkan dana-dana tertentu, tapi balik lagi ke gubernurnya. Selain itu para bos-bos pengusaha jangan cari untung, waktu begini karyawan juga harus diperhatikan, jangan enaknya doang," pungkasnya.

Berdasarkan data hingga Kamis (26/3/2020) pukul 17.00 WIB ada total 3.335 kasus corona di Jatim dengan rincian 59 pasien positif, 221 PDP dan 3.055 ODP di Jawa Timur.

(iwd/iwd)