Anggota DPRD Jombang Nekat Kunker ke Provinsi Sebaran Corona

Jombang - Anggota DPRD Kabupaten Jombang nekat melakukan kunker ke provinsi yang menjadi sebaran corona atau COVID-19. Mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan saat pulang dari kunker.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas'ud Zuremi membenarkan ada 4 komisi yang berangkat kunker pada Senin (16/3). Yaitu Komisi A dan D ke Makasar, Komisi B ke Tasikmalaya, Jawa Barat, serta Komisi C ke Badung, Bali. Menurut dia, masing-masing komisi berjumlah 12 orang.

"Kunker selama 4 hari. Yang berangkat ini berkaitan dengan komisi yang terlibat pansus. Komisi A pansus 1 retribusi perizinan tertentu, pansus 2 pajak daerah, ketiga retribusi jasa umum Komisi C dan keempat retribusi jasa usaha," kata Mas'ud kepada wartawan di kantor DPRD Kabupaten Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, Selasa (17/3/2020).

Kunker yang digelar DPRD Jombang tergolong nekat. Betapa tidak, daerah yang mereka kunjungi masuk dalam provinsi yang menjadi sebaran COVID 19, yakni Bali dan Jabar.

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, Pengunjung Polres Jombang Wajib Cuci Tangan

Selain dua provinsi itu, Kementerian Kesehatan juga menyatakan DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan DI Yogyakarta sebagai daerah sebaran corona.

"Saat keberangkatan, kami bekali supaya menghindari komunikasi dengan masyarakat umum, orang tidak dikenal, terutama turis asing. Jaga imunitas dengan cara masing-masing. Kami juga berharap saat mereka pulang tidak kena virus corona," terang Mas'ud.

Ia mengaku telah mengetahui daerah tujuan kunker masuk dalam provinsi sebaran corona. Hanya saja agenda kunker yang telah direncanakan sejak Februari lalu tidak bisa ditunda. Salah satunya soal biaya akomodasi yang terlanjur dibayar.

Baca juga: Cegah Potensi Penyebaran Corona, Wisata Religi Makam Gus Dur Ditutup

"Sepekan sebelum berangkat harus komunikasi dengan daerah tujuan diterima atau tidak. Pesawat dan hotel pembayarannya harus di awal sepekan sebelumnya. Kalau ada pembatalan, maka tidak bisa dikembalikan penuh. Kalau hotel hanya dikembalikan 50 persen, pesawat hanya 10-20 persen. Kalau tak jadi berangkat, anggota DPRD harus mengembalikan seluruhnya," jelasnya.

Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, kata Mas'ud, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Jombang. Rencananya, seluruh anggota dewan yang pulang dari provinsi sebaran corona akan diperiksa kesehatannya.

"Soal itu (pemeriksaan kesehatan) kami akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit," tandasnya. (iwd/iwd)