Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan transparan mengenai biaya pengoperasian hingga gaji. Menanggapi hal itu, BPJS mengaku sudah diawasi 7 institusi, sehingga audit hingga laporan keuangan sudah dilaksanakan secara periodik.
"Kita itu sebagai lembaga satu, ada tujuh institusi yang mengawasi," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris kepada wartawan usai launching antrean online di Puskesmas Kedungkandang, Jalan Ki Ageng Gribig, Kota Malang, Rabu (11/3/2020).
Fachmi kemudian merinci satu per satu dari 7 institusi yang bertugas mengawasi BPJS. Yang pertama DPR melalui rapat dengar pendapat.
Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tengah turun untuk melakukan audit. Lembaga selanjutnya yakni Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) yang turun dengan tugas-tugas tertentu.
"Dari tujuh institusi itu, pertama DPR melalui dengar pendapat, BPK yang saat ini turun melakukan audit dan BPKP dengan tugas tertentu," beber Fachmi.
Institusi berikutnya yang disebut Fachmi yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di luar OJK terdapat pula dewan pengawas. Selanjutnya yakni DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).
OJK, menurut Fachmi, sebagai institusi yang mengawasi keuangan BPJS Kesehatan dalam setiap tahunnya. Termasuk keuangan dana operasional.
Tonton juga MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Mahfud: Tak Boleh Melawan :
