.webp)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa subsidi SPP untuk MA akan mulai disalurkan tahun ajaran baru 2020/2021 di bulan Juli mendatang.
"Dengan adanya program ini, menjadi bagian penguatan, dorongan dan semangat terutama bagi orang tua dan siswa untuk bersekolah setinggi-tingginya," ujar Khofifah usai meninjau pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) di SMA Trimurti, Surabaya, Selasa (10/3/2020).
Khofifah memastikan tidak ada alasan untuk anak-anak tidak bersekolah, karena tidak punya uang. Apalagi di jenjang kuliah perkuliahan S1 juga ada beasiswa dari pemerintah.
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan adanya program Tis Tas memberikan semangat dan motivasi bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Terbukti dalam satu tahun program Tis Tas dijalankan, berdasarkan rilis BPS Jawa Timur, rata-rata lama sekolah meningkat. Tepatnya dari 7,34 tahun saat pertama Khofifah menjabat, menjadi 7,59 tahun.
Artinya, saat pertama Khofifah menjabat, rata-rata siswa drop out di kelas 2 SMP semester 1. Namun dalam setahun terakhir sejak Tis Tas dilakukan dan sekolah gratis dijalankan, rata-rata lama sekolah meningkat yaitu drop out siswa menjadi kelas 2 SMP semester 2.
Oleh sebab itu, Pemprov Jatim memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan. Termasuk memperluas jangkauan penerima subsidi SPP di jenjang Madrasah Aliyah.
"Hal ini menunjukkan adanya peningkatan, dan berbagai upaya yang kita lakukan harus didorong agar terwujud pendidikan yang gratis dan berkualitas," lanjutnya.
Khofifah meminta, agar para orang tua dan siswa untuk terus semangat dalam memperoleh pendidikan. Dengan adanya program Tis Tas, tidak usah ragu untuk terus belajar.
Bagi orang tua yang memiliki anak yang masih SMP yang akan naik ke SMA/SMK/Aliyah, Khofifah mengatakan, tidak perlu khawatir, karena Pemprov Jatim mengalokasikan 34,6 persen dari total APBD tahun 2020 untuk program pendidikan.
"Karena setelah itu masih ada program beasiswa S1 dari pemerintah pusat bagi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi," ungkapnya.
Dengan mengalokasikan 34,6 persen APBD Jatim untuk pendidikan, pihaknya mengharapkan semuanya akan berseiring dengan upaya meningkatkan SDM yang unggul, meningkatkan daya saing, dan SDM berkualitas.
Terkait ujian nasional, mantan Menteri Sosial ini menyampaikan, bahwa pada tahun ini musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) masih mempercayakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk membuat soal dan tekniks pelaksanaan USP BKS.
Pihaknya masih belum mengetahui seperti apa nanti ujian sekolah tahun depan, apakah soal-soal akan disiapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, atau mereka akan mengkonfirmasi kembali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
"Pada dasarnya kita siap untuk mengkoordinasikan apa yang menjadi kesepakatan. Tahun depan ada format di mana Kementerian Pendidikan akan menyiapkan asesment kompetensi minimal atau survei karakter sebagai pengganti ujian nasional," pungkasnya.
(fat/fat)
